DPR Sentil Kementerian PKP: Jangan Jadi Penghambat Program Prabowo!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Manado – Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menyentil keras kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dinilai belum serius mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto: pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Dalam pertemuan antara Komisi V DPR RI dan mitra kementerian/lembaga di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (16/4/2025), Yasti menguliti langsung borok lama Kementerian PKP yang dianggap abai terhadap amanah Undang-Undang Nomor 1 dan 20 Tahun 2011.
“Kalau kementerian ini serius dan patuh UU, tiga juta rumah itu bukan mimpi. Prinsip hunian berimbang saja kalau dijalankan, pengembang rumah mewah wajib bangun rumah rakyat. Tapi mana buktinya?” ketus Yasti.
Hunian Berimbang? Cuma Jadi Hiasan Undang-Undang!
Yasti menyebut backlog perumahan yang menggunung sudah terjadi bertahun-tahun, tapi solusi hukum berupa hunian berimbang seolah cuma jadi slogan.
“Sejak 2012 sudah wajib. Tapi pengembang dibiarkan enak bangun istana tanpa tanggung jawab sosial,” semprotnya lagi.
Selain menyoroti lemahnya penegakan aturan, Yasti juga menyentil cara Kementerian PKP berkomunikasi ke publik. Menurutnya, banyak warga—bahkan aparat daerah—masih tak paham soal skema rumah subsidi.
“Ini bukan rumah gratis! Kalau rumah bersubsidi ya bilang subsidi bunga, bukan potongan harga. Jangan rakyat dibodohi!”
Bantuan Rp20 Juta? Buat Bayar Tukang Aja Kurang!
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyoroti nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dianggap sudah tak manusiawi. Bantuan senilai Rp20 juta menurut Yasti tak cukup bahkan untuk beli bahan bangunan dasar.
“Kades di daerah saya sampai nombok pakai dana desa. Minimal BSPS itu Rp37 juta kalau mau rumah itu beneran layak huni,” cetusnya.
Yasti menutup dengan harapan tajam: agar Kementerian PKP jangan jadi batu sandungan bagi program Prabowo yang pro-rakyat.
“Kementerian ini harus jadi penggerak, bukan penghambat. Rakyat butuh rumah, bukan alasan!”
Ekbis | 5 hari yang lalu
Pendidikan | 3 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Pendidikan | 6 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Parlemen | 2 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu