DPR Pertanyakan Skema Pinjaman Rp500 Juta untuk UMKM dalam Program MBG

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 8 Januari 2025 – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mempertanyakan mekanisme pinjaman sebesar Rp500 juta yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi dan UKM, ia menyoroti aspek likuiditas, bunga pinjaman, serta keterlibatan perbankan dalam skema tersebut.

"Informasi yang saya dapatkan, Pak Menteri menyebutkan adanya bantuan pinjaman Rp500 juta untuk pelaku UMKM dalam ekosistem MBG. Pertanyaannya, apakah ini murni pinjaman atau ada subsidi bunga? Jika pinjaman, berapa besar bunga yang dikenakan?" ujar Novita dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/1/2025).

Peran Perbankan dan Stabilitas Likuiditas

Legislator perempuan yang mewakili dapil Jawa Timur VII ini juga mempertanyakan lembaga keuangan yang terlibat dalam skema pembiayaan tersebut. Ia ingin memastikan apakah sumber pendanaan berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa likuiditas perbankan tetap stabil, terutama mengingat jumlah daerah yang terlibat dalam program MBG cukup banyak.

"Apakah bank-bank yang terlibat mampu menjaga likuiditas untuk menyalurkan pinjaman sebesar ini? Apalagi di sisi lain ada wacana penghapusan piutang UMKM. Bagaimana strategi pemerintah agar kebijakan ini tidak berdampak pada stabilitas ekonomi dan menghindari krisis moneter?" lanjutnya.

Harapan bagi Pelaku UMKM

Sebagai tokoh yang aktif dalam pemberdayaan perempuan pelaku UMKM, Novita berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai skema pembiayaan ini.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus benar-benar menguntungkan pelaku UMKM, bukan justru membebani mereka dengan risiko finansial.

"Jangan sampai program ini justru menyulitkan UMKM dengan beban pinjaman yang besar dan bunga yang tidak terjangkau. Harus ada transparansi dan kejelasan dalam skema ini," tegasnya.

Polemik terkait pembiayaan UMKM dalam program MBG ini masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah, terutama terkait mekanisme pinjaman dan strategi mitigasi risiko bagi perbankan serta pelaku usaha kecil.