Dewan Kontroversial! Prabowo Tegaskan Parpol Cabut Keanggotaan dari DPR

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas terhadap anggota dewan yang dinilai kontroversial dan menyampaikan pernyataan keliru di tengah gelombang unjuk rasa. 
 

Berdasarkan laporan dari para ketua umum partai politik, sejumlah anggota DPR telah dicabut keanggotaannya terhitung 1 September 2025.
 

Langkah ini merupakan respons atas tekanan publik yang menuntut akuntabilitas para wakil rakyat di tengah krisis kepercayaan yang terjadi.
 

Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Bermasalah
 

Dalam pidato resminya, Presiden Prabowo menyatakan, "Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru."
 

Kebijakan penonaktifan ini berlaku untuk anggota DPR dari berbagai fraksi yang dinilai tidak mencerminkan suara rakyat dan menyampaikan pernyataan yang memperkeruh situasi.
 

Reformasi Kebijakan DPR
 

Selain penonaktifan anggota, pimpinan DPR juga mengumumkan pencabutan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak populer. 
 

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," jelas Prabowo.
 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya menurunkan tensi politik dan merespons tuntutan reformasi yang disuarakan masyarakat.
 

Komitmen Perbaikan DPR

Presiden menegaskan komitmennya untuk mendorong DPR menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. 
 

"Para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujar Prabowo.
 

Kebijakan penonaktifan ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan dan reformasi internal di tubuh DPR RI.
 

Respons Terhadap Tekanan Publik

Langkah penonaktifan anggota dewan yang kontroversial ini dinilai sebagai respons atas tekanan publik yang semakin menguat. 
 

Masyarakat menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat yang dinilai tidak menyuarakan kepentingan konstituen.
 

Kebijakan ini juga sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah dan partai politik serius dalam menanggapi berbagai kritik dan tuntutan reformasi yang disuarakan dalam gelombang unjuk rasa.
 

Pengumuman ini merupakan bagian dari paket kebijakan menyeluruh yang ditujukan untuk meredakan ketegangan politik dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia.