BSPS Sultra Naik Drastis! Ara: Backlog 119 Ribu Rumah Harus Dipangkas

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Pemerintah pusat mulai tancap gas membenahi persoalan perumahan di Sulawesi Tenggara. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kuota bantuan rumah rakyat untuk Sultra melonjak tajam pada 2026.
 

Tak tanggung-tanggung, alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) naik lebih dari tiga kali lipat. Dari sebelumnya hanya 3.077 unit pada 2025, kini menjadi 10 ribu unit pada Tahun Anggaran 2026.
 

Tak hanya itu, pembangunan rumah subsidi juga ditingkatkan menjadi 20 ribu unit.
 

Backlog Masih Tinggi
 

Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengatakan langkah tersebut diambil karena kebutuhan rumah layak huni di Sultra masih sangat besar.
 

Saat ini backlog perumahan di Sulawesi Tenggara tercatat mencapai sekitar 119 ribu unit. Sementara ketersediaan rumah yang ada baru sekitar 62 ribu unit.
 

“Peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan multiplier effect yang tinggi yang tentu saja sangat bermanfaat untuk rakyat,” kata Ara di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
 

Rumah Rakyat Jadi Prioritas
 

Program BSPS sendiri menjadi salah satu andalan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya.
 

Menurut Ara, intervensi pemerintah di sektor perumahan tak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah melalui efek berantai pembangunan.
 

Pemerintah berharap peningkatan kuota rumah subsidi dan BSPS bisa mempercepat pengurangan backlog sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan bahan bangunan.
 

KUR Perumahan Digelontor Rp500 Miliar
 

Selain bantuan rumah, Kementerian PKP juga mulai mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Sulawesi Tenggara.
 

Program pembiayaan ini ditargetkan menyentuh angka Rp500 miliar pada Agustus 2026.
 

Ara menyebut KUR Perumahan dirancang agar akses pembiayaan sektor hunian semakin inklusif dan mudah dijangkau masyarakat kecil.
 

Dengan skema tersebut, masyarakat diharapkan bisa memperoleh akses pembiayaan rumah secara lebih ringan dan terjangkau.
 

Efisiensi Anggaran Dikembalikan ke Rakyat
 

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan pihaknya juga melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program.
 

Menurutnya, sekitar 6 persen efisiensi anggaran melalui program PTT di Kendari akan dikembalikan langsung untuk kepentingan masyarakat.
 

“Untuk Kendari ada sekitar 6 persen efisiensi anggaran melalui program PTT yang akan kembali ke rakyat,” ujar Fitrah Nur.
 

Gubernur Sultra Sambut Positif
 

Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor perumahan di wilayahnya.
 

Ia berharap kolaborasi dengan Kementerian PKP mampu menekan kesenjangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah.
 

“Dengan adanya program ini dan pertumbuhan ekonomi kami yang mencapai 6,23 persen, kami ingin meminimalisir kesenjangan melalui KUR Perumahan, BSPS, dan rumah subsidi,” kata Andi.
 

Kolaborasi Pusat dan Daerah
 

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
 

Dari pihak Kementerian PKP hadir Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Sekjen Didyk Choiroel, Stafsus Menteri Novelin Silalahi, hingga sejumlah pejabat teknis lainnya.
 

Sementara dari Pemprov Sultra hadir Ketua Tim Ahli Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Purnomo Sidi, Kepala Dinas Perumahan Martin Effendi Patulak, Direktur Utama Bank Sultra Andri Permana Diputra Abubakar, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.