Bedah Rumah Melejit! Ara-KDM Gaspol Perumahan Rakyat Jabar

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tancap gas. Bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan para kepala daerah, ia merancang lompatan besar program perumahan rakyat di Jawa Barat.
 

Pertemuan strategis digelar di Jakarta, Selasa (31/3/2026), dihadiri Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Bupati Majalengka Eman Suherman, Wali Kota Depok Supian Suri, dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
 

Ara menyebut, ini bukan sekadar rapat. Ini “start mesin” perubahan.
 

Launching 13 April: Bedah Rumah Skala Besar Dimulai
 

Program bedah rumah alias Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan diluncurkan besar-besaran pada 13 April 2026 di Kabupaten Bandung.
 

Ara menegaskan, program ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
 

“Ini langkah konkret. Kita mulai dari Jawa Barat, dan skalanya besar,” tegas Ara.
 

Rusun Subsidi Digenjot, Meikarta Ikut Masuk Radar
 

Tak hanya rumah tapak, pemerintah juga membidik hunian vertikal.
 

Salah satu yang disorot adalah kawasan Meikarta. Ara menyebut lokasi tersebut strategis dan siap dihuni karena dekat fasilitas publik—dari tempat ibadah hingga pusat ekonomi.

“Respons daerah sangat positif. Ini peluang percepatan,” ujarnya.
 

Depok Disiapkan 45 Hektare
 

Kabar besar lainnya datang dari Depok. Pemerintah menyiapkan lahan 45 hektare untuk pembangunan rumah susun subsidi.
 

Ara menyebut, dukungan lahan dari Kementerian Komdigi menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan hunian di wilayah penyangga Jakarta yang semakin padat.
 

“Depok dan sekitarnya itu titik krusial. Rusun jadi solusi,” katanya.
 

Lompatan Besar: Dari 140 Unit ke Skala Masif
 

Ara tak menutup fakta: selama lima tahun terakhir, pembangunan rusun subsidi berjalan lambat—hanya sekitar 140 unit.
 

Namun tahun ini, ia optimistis terjadi lonjakan drastis.
 

“Ini bukan lagi peningkatan, ini lompatan,” tegasnya.
 

"Warga Bisa Usul Bedah Rumah Lewat Aplikasi"
 

Gubernur Dedi Mulyadi tak tinggal diam. Ia membongkar akar masalah klasik: akses bantuan yang berbelit.
 

Kini, solusi disiapkan—aplikasi digital.
 

Lewat sistem ini, masyarakat bisa langsung mengajukan bantuan tanpa harus menunggu birokrasi berjenjang dari desa hingga provinsi.
 

“Siapa pun bisa lapor. Pemilik rumah, tetangga, bahkan aktivis dan netizen,” ujar KDM.
 

Dari Rakyat, Oleh Rakyat
 

Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menegaskan aplikasi ini akan menjadi basis antrean nasional berbasis usulan warga.
 

“Data datang langsung dari rakyat. Ini memastikan program tepat sasaran,” jelasnya.
 

Regulasi Baru: Harga Disesuaikan, Tenor Diperpanjang
 

Pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan baru untuk mempercepat rusun subsidi.
 

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengungkap sejumlah terobosan:
 

1. Harga jual disesuaikan dengan indeks konstruksi 

2. Luas unit fleksibel hingga 45 m² 

3. Tenor kredit diperpanjang dari 20 jadi 30 tahun 

4. Subsidi tambahan sekitar Rp4 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah 
 

“Sekarang rusun bukan lagi beban, tapi solusi,” ujarnya.
 

Raja Media mencatat:
Kolaborasi pusat-daerah ini bukan sekadar program perumahan. Ini pertaruhan—apakah negara benar-benar hadir untuk rakyat kecil, atau kembali tersandera birokrasi lama.
 

Tanggal 13 April jadi titik uji. Jawa Barat jadi panggungnya.