BBM Subsidi Dijaga Ketat! DPR: Orang Mampu Jangan Ikut Nyerbu

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Pemerintah kian serius menjaga ketahanan energi nasional. DPR pun pasang dukungan penuh—dengan satu pesan tegas: subsidi harus tepat sasaran, bukan jadi rebutan semua kalangan.
 

Anggota Komisi V DPR, Ahmad Labib, menyatakan langkah pemerintah sudah di jalur yang benar, termasuk imbauan agar kelompok menengah atas tidak menggunakan BBM subsidi.
 

Indonesia Tangguh di Tengah Krisis Energi Global
 

Di tengah gejolak global, posisi Indonesia terbilang kuat. Tingkat ketahanan energi nasional mencapai 77 persen—menempatkan Indonesia di papan atas dunia dalam menghadapi krisis energi 2026.
 

Fondasinya jelas:
 

1. Batu bara: 48 persen 

2. Gas: 22 persen 

3. Energi terbarukan: terus tumbuh 

4. Ketergantungan impor: relatif rendah 
 

Peran Kunci Menteri ESDM
 

Labib menilai capaian ini tak lepas dari strategi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
 

Mulai dari menjaga stok energi, memperkuat rantai pasok, hingga mengelola impor—semuanya jadi kunci stabilitas nasional.
 

“Langkah strategis ini jadi fondasi ketahanan energi kita,” tegasnya, Kamis (23/4/2026).
 

Harga BBM Dijaga, Daya Beli Diselamatkan
 

Kebijakan menahan harga BBM subsidi dinilai sebagai bantalan penting ekonomi.
 

Dengan harga stabil:
 

1. Inflasi bisa ditekan 

2. Biaya logistik terkendali 

3. Produksi tetap berjalan 
 

Artinya, ekonomi tetap bergerak tanpa tekanan berlebih.
 

Subsidi Harus Tepat Sasaran
 

Sorotan utama: penggunaan BBM subsidi.
 

Labib mendukung penuh imbauan agar kelompok mampu tidak ikut menikmati subsidi.
 

“Ini soal keadilan. Subsidi harus dinikmati yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
 

Langkah ini juga penting untuk mencegah lonjakan konsumsi yang bisa membebani anggaran negara.
 

Kunci Utama: Sinergi Semua Pihak
 

Labib menegaskan, keberhasilan kebijakan energi tak bisa berdiri sendiri.
 

Butuh kolaborasi:
 

1. Pemerintah 

2. DPR 

3. Masyarakat 
 

Jika berjalan seirama, ketahanan energi bukan hanya bertahan—tapi jadi kekuatan menghadapi krisis global.
 

Energi bukan sekadar soal pasokan—ini soal keadilan distribusi. Saat yang mampu menahan diri, yang lemah bisa bertahan. Di situlah kebijakan diuji: berpihak atau sekadar formalitas.