Bawaslu Terima 308 Laporan Dugaan Pelanggaran PSU Pilkada, Ini Daerah Paling Rawan!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Awan keraguan kembali menyelimuti hajatan demokrasi di daerah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkap, sebanyak 308 laporan dugaan pelanggaran mengiringi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 yang digelar di 19 daerah.
 

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa hingga 2 Mei 2025, ratusan laporan tersebut terdiri dari 293 laporan masyarakat dan 15 temuan langsung jajaran pengawas.
 

“Tiga daerah dengan angka laporan tertinggi adalah Kabupaten Empat Lawang (76 laporan), Kabupaten Banggai (54), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (28),” beber Bagja dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/5).
 

Selain tiga besar tersebut, Bawaslu juga mencatat daerah rawan lainnya seperti Kabupaten Pulau Taliabu (21 laporan), Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Gorontalo Utara yang masing-masing mencatat 17 laporan.
 

Mayoritas Laporan Sudah Ditangani
 

Dari total 308 laporan, 82 persen telah selesai ditangani, sementara sisanya (18 persen) masih dalam proses. Dari laporan yang masuk, Bawaslu menyimpulkan:

 

- 73 laporan bukan pelanggaran
- 8 pelanggaran hukum lain (termasuk netralitas ASN)
- 11 dugaan pidana pemilu
- 8 pelanggaran administrasi
 

Sengketa Pemilihan dan Daerah PSU
 

Tak hanya pelanggaran, Bawaslu juga mencatat empat sengketa pemilihan di Kabupaten Pesawaran, Gorontalo Utara, Tasikmalaya, dan Provinsi Papua. Namun seluruhnya tidak dapat diregister, karena tidak memenuhi syarat kerugian langsung.
 

Sebagai catatan, PSU Pilkada 2024 telah berlangsung dalam empat gelombang pada 22 Maret, 5 April, 16 April, dan 19 April 2025 di 19 daerah. Mulai dari Kabupaten Siak, Bangka Barat, Magetan, hingga Kutai Kartanegara, Parigi Moutong, dan Kota Sabang.
 

Menjaga Demokrasi di Ujung Daerah
 

Bawaslu mengingatkan semua pihak untuk terus menjaga integritas demokrasi, khususnya di daerah rawan pelanggaran. 
 

“Pilkada bukan sekadar pemungutan suara, tapi ajang konsolidasi etika dan kepercayaan rakyat kepada negara,” tegas Bagja.