Program Rumah Rakyat Disorot Prabowo, Hashim Ungkap Pesan Tegas Presiden

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pelaksanaan program perumahan nasional. Program tersebut menjadi bagian penting dari agenda pemerintah menghadirkan hunian layak bagi jutaan masyarakat Indonesia.
 

Dorongan itu disampaikan langsung Presiden kepada Hashim dalam pertemuan beberapa minggu lalu.
 

Menurut Hashim, Presiden bahkan mempertanyakan mengapa program perumahan rakyat terkesan berjalan lambat.
 

Program Pembangunan Rumah Rakyat Disorot
 

Hashim mengaku mendapat pertanyaan langsung dari Presiden saat membahas perkembangan program pembangunan rumah rakyat.
 

“Saya terus terang saja beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini. Lalu beliau tanya, kenapa kok program perumahan agak lambat, terkesannya lambat?” ujar Hashim.
 

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam pencanangan pembangunan hunian untuk mendukung program tiga juta rumah di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
 

Menurut Hashim, Presiden ingin program perumahan nasional benar-benar bergerak cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
 

Birokrasi dan Konsolidasi Kementerian
 

Hashim menjelaskan, perlambatan program tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor teknis. Salah satunya proses birokrasi dan penyesuaian kelembagaan di sektor perumahan.
 

Ia menyebut kementerian yang menangani urusan perumahan saat ini masih tergolong baru, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan konsolidasi internal dan penataan program.
 

Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen mempercepat realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat.
 

Fokus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 

Hashim menegaskan, program perumahan nasional tidak boleh hanya dinikmati kalangan menengah ke atas. Justru, menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling membutuhkan.
 

“Ini bukan hanya untuk menjawab tantangan ketidakadilan sosial di Indonesia. Ada kesan yang dapat perumahan ini kelas menengah ke atas, padahal yang membutuhkan justru masyarakat di bawah,” kata Hashim.
 

Karena itu, pembangunan hunian rakyat harus dirancang agar menjangkau masyarakat luas dan mampu mengurangi ketimpangan sosial.
 

Wujudkan Sila Kelima Pancasila
 

Hashim juga mengingatkan bahwa program perumahan rakyat merupakan bagian dari upaya mewujudkan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila.
 

Menurutnya, pembangunan hunian tidak boleh berhenti pada wacana atau slogan semata.
 

“Agar Pancasila bukan hanya slogan kosong saja. Kita harus segera mewujudkannya,” tegasnya.
 

Ia pun berharap proyek pembangunan hunian yang mulai dicanangkan saat ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
 

“Jangan sampai hanya omon-omon. NATO—No Action, Talk Only. Sila kelima kita baca berkali-kali, tapi tidak kita wujudkan,” ujar Hashim.