Ara Siapkan Rusun Raksasa di Depok, 170 Ribu Unit untuk Warga Berpenghasilan Rendah

RAJAMEDIA.CO - Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mendorong percepatan program rumah rakyat. Kali ini, pemerintah membidik lahan milik negara seluas sekitar 45 hektare di Depok untuk dibangun rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Maruarar dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Selasa (10/3/2026).
 

Menurut Maruarar, lahan yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Komunikasi dan Digital itu berpotensi menjadi lokasi strategis pembangunan hunian vertikal dalam program penyediaan rumah rakyat.
 

Status Lahan Dipastikan Aset Negara
 

Maruarar menjelaskan, sebelum rencana pembangunan dijalankan, pemerintah terlebih dahulu memastikan status hukum lahan tersebut.
 

Tim dari Kementerian PKP bersama Komdigi telah diturunkan langsung untuk melakukan verifikasi, termasuk melibatkan dua Inspektur Jenderal dari masing-masing kementerian.
 

“Hasilnya jelas, lahan ini merupakan aset negara dan dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat,” kata Maruarar.
 

Kepastian status hukum ini dinilai penting agar proses pembangunan berjalan transparan sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah dan pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
 

Potensi 170 Ribu Unit Hunian
 

Maruarar mengungkapkan, jika pembangunan dilakukan dengan konsep rumah susun seperti proyek hunian vertikal di kawasan Meikarta, lahan tersebut memiliki potensi besar untuk menampung sekitar 170.000 unit hunian.
 

Jumlah itu diperkirakan dapat menjadi tempat tinggal bagi sekitar 500 ribu warga.
 

Konsep pembangunan vertikal dipilih karena dinilai lebih efisien dalam memanfaatkan lahan sekaligus mampu menyediakan hunian dalam jumlah besar di kawasan perkotaan.
 

Tekan Backlog Perumahan Depok
 

Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan rumah atau backlog perumahan di wilayah Depok.
 

Saat ini, backlog perumahan di Depok diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga.
 

Dengan memanfaatkan aset negara untuk pembangunan rusun subsidi, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki hunian layak sekaligus mendukung percepatan program perumahan nasional.