Bedah 21 Ribu Rumah di Papua! Tito: Program PKP Luar Biasa dan Masif

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Pemerintah mulai tancap gas menyelesaikan persoalan perumahan di Tanah Papua. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Kementerian PKP.
 

Menurut Tito, skala program ini bukan main—bahkan disebut sebagai yang paling masif sepanjang sejarah penanganan perumahan di Papua.
 

21 Ribu Rumah Dibedah, Rekor Baru!
 

Dalam rapat di Kemendagri, Tito mengungkap angka yang mencolok: sedikitnya 21 ribu rumah di Papua akan dibedah melalui program tersebut.
 

“Ini program luar biasa. Bahkan untuk bedah rumah saja, dialokasikan minimal 21.000 unit di Papua,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
 

Angka ini dinilai menjadi lompatan besar dalam upaya menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.
 

Masalah Lama: Banyak Warga Belum Punya Rumah Layak
 

Tito tak menutup mata—persoalan perumahan di Papua masih tinggi. Banyak warga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
 

Karena itu, intervensi besar dari pemerintah pusat dinilai menjadi solusi paling realistis.
 

APBD Tak Akan Mampu Sendirian
 

Dengan wilayah yang luas—6 provinsi dan 42 kabupaten/kota—Tito menilai mustahil persoalan ini diselesaikan hanya mengandalkan APBD daerah.
 

“Kalau dibagi rata, hampir 500 rumah per daerah. Bayangkan berapa anggaran yang harus disiapkan masing-masing daerah,” ujarnya.
 

Artinya, kehadiran pemerintah pusat menjadi kunci percepatan.
 

Ara Sirait Diapresiasi: Program Berbuah Nyata
 

Tito juga memberikan kredit khusus kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang dinilai berhasil mendorong program ini hingga berjalan konkret.
 

“Kami apresiasi tinggi kepada Pak Ara. Programnya signifikan dan berdampak nyata,” katanya.
 

Tak Hanya Bedah Rumah, Program Perumahan Digelontorkan
 

Sementara itu, Maruarar menjelaskan bahwa program ini tidak berhenti pada bedah rumah saja. Pemerintah juga menyiapkan skema lain:
 

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan 

2. Program rumah subsidi 

3. Penataan kawasan kumuh di tiga wilayah 
 

Lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh meliputi Papua Induk (Jayapura), Papua Selatan, dan Sorong.
 

Papua Jadi Fokus, Program Dikebut
 

Dengan kombinasi program tersebut, pemerintah menargetkan perubahan signifikan dalam kualitas hunian masyarakat Papua.
 

Pesannya jelas: tak boleh ada lagi warga yang tinggal di rumah tak layak.
 

Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga upaya menghadirkan keadilan sosial—hingga ke ujung timur Indonesia.