Menteri PKP Tinjau Lahan KAI di Tanah Abang, Siap Dibangun 1.000 Hunian

RAJAMEDIA.CO - Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lahan milik PT KAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, untuk rencana pembangunan hunian.
 

Peninjauan dilakukan bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi dan PT Astra International.
 

Lahan 3 Hektare Siap Dikembangkan
 

Maruarar Sirait mengatakan lahan seluas sekitar 3 hektare di kawasan Stasiun Tanah Abang berstatus clear and clean, meski saat ini masih ditempati secara ilegal.
 

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dalam mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat.
 

Kolaborasi Pemerintah, BUMN, dan Swasta
 

Menurutnya, pembangunan hunian di atas lahan negara membutuhkan sinergi lintas sektor.
 

“Pemerintah menyiapkan kebijakan, BUMN menyediakan lahan, dan swasta mempercepat pembangunan. Dengan kolaborasi, hasilnya bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
 

Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan aspek legalitas lahan diselesaikan agar proyek bisa segera berjalan.
 

Astra Siap Bangun 1.000 Unit
 

Perwakilan PT Astra International menyatakan kesiapan membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
 

Pembangunan dilakukan di atas lahan milik PT KAI, dengan status kepemilikan tetap berada pada negara.
 

Solusi Hunian dan Penataan Kawasan
 

Bobby Rasyidin menyebut pembangunan hunian vertikal menjadi solusi jangka panjang untuk penataan kawasan, termasuk bagi warga yang tinggal di bantaran rel.
 

Sementara itu, Dony Oskaria menegaskan langkah ini merupakan bagian dari optimalisasi aset negara yang belum dimanfaatkan maksimal.
 

“BUMN siap menyiapkan lahan lain di berbagai kota, terutama kawasan padat,” ujarnya.
 

Bidik MBR hingga Kelas Menengah
 

Selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), proyek ini juga dibuka bagi masyarakat berpenghasilan menengah agar pemanfaatan lahan lebih optimal dan inklusif.
 

Pemerintah juga mengkaji pemanfaatan lahan lain, seperti di kawasan Kampung Bandan dan Kemukus, untuk pengembangan hunian serupa.
 

Upaya Tekan Backlog Perumahan
 

Kementerian PKP menilai kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus menata kawasan perkotaan secara berkelanjutan.
 

Dengan dukungan lintas sektor, pembangunan hunian vertikal di lahan negara diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.