Wamen Bima Arya: Jangan "Uyak-Uyak" Keserentakan Pemilu dan Pilkada

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam  — Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan pentingnya menjaga semangat keserentakan pemilu dan pilkada yang selama ini telah memberi banyak manfaat bagi bangsa.
 

“Padahal hari ini kita sedang menikmati ikhtiar baru dengan dimensi keserentakan. Tapi tiba-tiba dibenturkan dengan realita yang bisa saja memisahkan kembali,” ujar Bima dalam diskusi bertajuk Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD, Minggu (27/7).
 

Keserentakan Permudah Sinkronisasi Anggaran
 

Bima menyebut, kesamaan waktu pelantikan pemerintah pusat dan daerah menjadi momentum penting. Salah satu manfaat nyata yang dirasakan adalah kemudahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 

“Kita bangga karena mulai bareng. Enak nyusun APBD-nya. Siklus perencanaan jadi seirama, targetnya juga bisa disamakan,” jelasnya.
 

Wanti-Wanti Risiko Pemisahan Pemilu
 

Namun Bima mewanti-wanti bahwa apabila skenario pemisahan pemilu kembali diterapkan, akan muncul risiko ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Ia menyoroti potensi inkompatibilitas kebijakan yang bisa memperlemah efektivitas pembangunan nasional.
 

“Jangan sampai semua itu diuyak-uyak. Mari kita lihat dari kacamata lebih luas: sistem partai politik yang dibangun seperti apa? Kepentingan nasional dan integrasi bangsa bagaimana?” ujarnya.

 

Revisi UU Pemilu Harus Berlandaskan Visi Kebangsaan
 

Wamen Bima juga menggarisbawahi bahwa tidak ada sistem politik yang sempurna. Karena itu, revisi UU Pemilu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilandasi visi kebangsaan jangka panjang.
 

“Tidak mudah mengelola keberagaman seperti di Indonesia. Sistem Pemilu dan kepartaian ke depan harus memperkuat integrasi nasional,” tegasnya.
 

Ada yang Riang, Ada yang Berduka

 

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penyesuaian jadwal pemilu legislatif dan pilkada, Bima menyinggung adanya respons berbeda dari berbagai pihak. 
 

Beberapa anggota DPRD disebut riang gembira karena kemungkinan masa jabatannya diperpanjang. Sebaliknya, ada juga pihak oposisi kepala daerah yang merasa kecewa.
 

“Itu wajar. Keputusan politik pasti ada yang senang, ada yang sedih. Tapi mari kita tempatkan semua ini di atas kepentingan jangka panjang bangsa,” tandasnya.