Militer Guinea-Bissau Gulingkan Presiden Embaló, Pemilu Ditangguhkan

RAJAMEDIA.CO - Guinea-Bissau, Kudeta -  Krisis politik Guinea-Bissau memasuki babak paling panas. Sejumlah prajurit muncul di televisi nasional dan mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan negara. 
 

Dalam pernyataan resmi itu, militer menegaskan bahwa Presiden Umaro Sissoco Embaló digulingkan, seluruh lembaga negara ditangguhkan, dan perbatasan ditutup.
 

Pengumuman ini muncul hanya beberapa jam setelah tembak-menembak pecah di sekitar istana presiden, Kamis (27/11/2025), tiga hari pasca pemilu nasional.
 

Presiden Mengaku Ditangkap Militer
 

Presiden Embaló, dalam keterangannya kepada media Prancis, mengonfirmasi bahwa ia telah ditahan militer. Ketegangan memuncak sejak Rabu siang ketika akses menuju istana diblokade tentara bersenjata lengkap. Kepala komisi pemilu bahkan dilaporkan ditangkap dan kantornya langsung disegel.
 

Pemilu Guinea-Bissau sendiri masih menyisakan kontroversi. Baik Embaló maupun rivalnya, Fernando Dias da Costa, sama-sama mengklaim kemenangan meski hasil resmi pemilu baru dijadwalkan diumumkan hari ini.
 

Dalih Kudeta: Dugaan Manipulasi Pemilu
 

Juru bicara militer, Dinis N'Tchama, mengklaim aksi kudeta dilakukan untuk menggagalkan “rencana manipulasi hasil pemilu”. Ia bahkan menuduh politisi, seorang gembong narkoba internasional, serta warga asing turut terlibat dalam skema tersebut.
 

Militer kemudian menghentikan seluruh proses pemilu, membekukan aktivitas media, dan menutup semua perbatasan. Kebijakan ekstrem ini menambah daftar panjang instabilitas politik Guinea-Bissau yang sudah berulang kali diguncang kudeta sejak merdeka.
 

Mandat Presiden Jadi Sengketa
 

Masa jabatan Embaló memang lama dipersoalkan oposisi. Mereka menilai mandatnya seharusnya berakhir Februari lalu, namun Mahkamah Agung memperpanjang masa jabatannya hingga September. Di tengah ketidakpastian itu, pemilu justru memantik perebutan legitimasi yang kini berubah menjadi penggulingan paksa.
 

Tekanan Internasional Meningkat
 

PBB mendesak semua pihak menahan diri dan memulihkan tatanan hukum. Uni Afrika dan ECOWAS mengecam intervensi militer dan meminta penghormatan terhadap konstitusi.
 

Sementara itu, kelompok sipil Front Populer mengeluarkan tudingan mengejutkan: mereka menyebut apa yang terjadi bukan kudeta murni, melainkan “kudeta simulasi” yang dilakukan Embaló bersama militer untuk menghalangi pengumuman hasil pemilu dan mempertahankan kekuasaan.