Wabah PMK Merebak! Komisi IV DPR Dorong Penanganan Terintegrasi
RAJAMEDIA.CO - Info Parlemen - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tahun 2025, yang telah mencatat ribuan kasus di berbagai wilayah Indonesia.
Abdul Kharis pun mendesak pemerintah, terutama Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mengambil langkah cepat, tegas, dan terintegrasi demi melindungi sektor peternakan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Wabah PMK ini memerlukan penanganan yang lebih terorganisir. Pemerintah harus memperkuat langkah antisipasi serta respons cepat di lapangan untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang sangat merugikan peternak,” kata Abdul Kharis dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (28/1).
Apresiasi dan Tantangan
Abdul Kharis mengapresiasi langkah-langkah Kementan, seperti pembentukan Satgas PMK Nasional, peningkatan pengawasan lalu lintas hewan, dan program vaksinasi.
Namun, ia menekankan perlunya koordinasi lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Kerja sama antara pusat dan daerah harus lebih diperkuat. Jika ditemukan kasus PMK, pasar hewan harus ditutup selama 14 hari, disertai penyemprotan disinfektan. Ini penting untuk memutus rantai penyebaran,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Edukasi dan Vaksinasi
Abdul Kharis juga menyoroti pentingnya edukasi kepada peternak tentang bahaya PMK dan langkah pencegahannya. Ia mendorong Kementan untuk menggencarkan sosialisasi agar peternak memahami pentingnya vaksinasi dan tindakan pencegahan lainnya.
“PMK tak hanya mengancam kesehatan hewan, tetapi juga memukul perekonomian masyarakat yang bergantung pada peternakan. Sosialisasi harus menjadi prioritas untuk mencegah kerugian yang lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin PMK di seluruh wilayah terdampak dan mengawasi distribusinya hingga ke tingkat peternak.
Optimisme Pengendalian Wabah
Abdul Kharis optimistis pemerintah mampu mengatasi wabah PMK dengan langkah-langkah terintegrasi dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Ia juga menegaskan dukungan DPR RI dalam upaya penanganan ini.
“Kami di DPR RI siap mendukung pemerintah untuk mengendalikan PMK demi menjaga sektor peternakan dan memberikan ketenangan bagi peternak,” tutupnya.
Daerah 5 hari yang lalu
Daerah | 5 hari yang lalu
Dunia | 4 hari yang lalu
Dunia | 4 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Pendidikan | 5 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Dunia | 3 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu