Usia Pensiun Prajurit TNI Mau Diperpanjang? DPR: Jangan Asal, Banyak yang Nganggur!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, RMN – Wacana perpanjangan usia pensiun prajurit TNI jadi 60 atau bahkan 62 tahun bikin anggota DPR RI Frederik Kalalembang angkat suara. Menurutnya, usulan ini gak bisa asal gaspol tanpa kajian mendalam, terutama soal efisiensi anggaran dan jumlah perwira yang udah gak punya jabatan.
 

"Saya dapat info banyak perwira yang sekarang nganggur. Karena gak ada jabatan, bagaimana mau ditambah lagi usia pensiun jadi 60 atau 62 tahun?" kata Frederik, Kamis (6/3).
 

Politisi Komisi I DPR ini juga menyoroti anggaran negara yang bakal makin bengkak kalau usia pensiun diperpanjang. Duit negara yang harus dikeluarin bakal makin gede, sementara masih ada masalah penempatan perwira yang belum beres.
 

"Kalau kita naikkan jadi 60 tahun, sudah berapa triliun lagi yang harus kita habiskan?" tegasnya.
 

Polri Gak Minta, TNI Kok Ngotot?
 

Frederik juga heran karena usulan ini cuma datang dari TNI, sementara Polri gak minta perpanjangan usia pensiun. Padahal, kalau dibandingkan, Polri malah lebih banyak berurusan langsung dengan keamanan dalam negeri.
 

"Saya lihat Polri gak mengusulkan revisi UU buat perubahan usia pensiun, tapi TNI kok yang ngusulin?" tandasnya.
 

Sebagai solusi, ia menyarankan agar usia pensiun Bintara dan Tantama disamakan dengan Polri, yakni 58 tahun.
 

Pakar: Jangan Cuma Lihat Solusi Sesaat!
 

Gak cuma Frederik, pakar geopolitik Kusnanto Anggoro juga ikut bersuara. Dia mengingatkan bahwa perpanjangan usia pensiun ini bukan solusi jangka panjang dan bisa menimbulkan masalah baru di tubuh TNI.
 

"Ini bukan sekadar menyelesaikan persoalan hari ini, tapi kita harus lihat dampaknya ke depan. Bisa jadi malah muncul masalah baru," kata Kusnanto.
 

Ia juga menyoroti banyaknya prajurit senior yang sekarang non-job alias gak dapet penugasan. Mayoritas dari mereka berasal dari angkatan lama dan ini jadi residual problem yang belum tuntas.
 

Dengan kondisi begini, apakah perpanjangan usia pensiun masih masuk akal? Atau malah makin bikin numpuk masalah di TNI? Jangan sampai keputusan ini cuma menguntungkan segelintir orang, tapi bikin organisasi makin berat!