URI Bikin Heboh! DPR Mengaku Belum Pernah Bahas, Pemerintah Sudah Jalan Duluan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) mulai memantik tanda tanya di Senayan. Di saat pemerintah sudah melantik pimpinan universitas tersebut, Komisi X DPR RI justru mengaku belum pernah diajak membahas pembentukan URI, baik dari sisi regulasi, fungsi, maupun kebutuhan anggarannya.
 

Situasi ini memunculkan pertanyaan baru: apakah proyek pendidikan strategis itu sudah memiliki landasan yang matang?
 

DPR: Belum Pernah Dibahas
 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan hingga saat ini komisinya belum pernah menerima pembahasan resmi mengenai Universitas Republik Indonesia.
 

Menurutnya, DPR juga belum memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, hingga skema pembiayaan universitas tersebut.
 

"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi maupun anggarannya," tegas Lalu, Kamis (23/7/2026).
 

Minta Pemerintah Buktikan Manfaat URI
 

Komisi X juga mempertanyakan urgensi pendirian URI di tengah banyaknya perguruan tinggi negeri dan lembaga pendidikan kedinasan yang selama ini telah menghasilkan pemimpin nasional.
 

Menurut Lalu, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa URI benar-benar menghadirkan nilai tambah, bukan sekadar menambah institusi baru.
 

"Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI serta memastikan tidak terjadi duplikasi peran dengan PTN maupun lembaga kedinasan yang sudah ada," katanya.
 

Istana: Proyek Tetap Berjalan
 

Di sisi lain, pemerintah memastikan pembangunan Universitas Republik Indonesia tetap berproses.
 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan pengecekan lokasi dan kesiapan lahan sebagai tahap awal pembangunan.
 

"Pembangunannya masih dicek lahannya," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan.
 

Ia juga mengungkapkan pemerintah berencana membangun 10 Universitas Republik Indonesia di berbagai daerah.
 

Donny Ermawan Sudah Dilantik
 

Meski pembangunan fisiknya belum dimulai, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia.
 

Bersamaan dengan itu, Yos Sunitiyoso juga dilantik sebagai Wakil Gubernur URI.
 

Pelantikan keduanya dilakukan di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
 

Publik Menunggu Penjelasan Lengkap
 

Perbedaan antara langkah pemerintah yang sudah menunjuk pimpinan URI dan pengakuan DPR yang belum pernah membahas proyek tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian publik.
 

Kini, pemerintah dituntut memberikan penjelasan secara terbuka mengenai konsep, dasar hukum, model pendidikan, kebutuhan anggaran, hingga tujuan pembentukan URI agar tidak menimbulkan polemik baru.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.