300 Anak-Cucu BUMN Dirampingkan! DPR: Kanibalisme Bisnis Harus Dihentikan!

RAJAMEDIA.CO — Batam — Komisi VI DPR RI mendorong percepatan program restrukturisasi dan perampingan (streamlining) terhadap sekitar 300 entitas anak dan cucu perusahaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN.
 

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghentikan praktik persaingan tidak sehat atau “kanibalisme” antar-BUMN, sekaligus meningkatkan efisiensi, kekuatan modal, serta kontribusi laba dan dividen BUMN terhadap APBN.
 

BUMN Harus Fokus pada Bisnis Inti
 

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan penataan ulang struktur BUMN bertujuan mengembalikan fokus setiap entitas pada kompetensi bisnis utamanya.
 

Menurutnya, struktur BUMN yang terlalu gemuk selama ini berpotensi membuat sejumlah anak usaha saling berebut proyek yang sama.
 

“Kita ingin BUMN ini sehat dan fokus pada kompetensi intinya. Selama ini banyak anak usaha BUMN memperebutkan dan memakan proyek yang sama (kanibalisme). Dengan streamlining, struktur BUMN diperamping untuk meningkatkan kontribusi dividen ke fiskal negara,” kata Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/9/2026).
 

Target 250-300 Entitas Utama
 

Herman menjelaskan, program efisiensi dilakukan secara bertahap dengan menata ribuan unit anak usaha yang selama ini berada dalam ekosistem BUMN.
 

Melalui proses tersebut, jumlah entitas bisnis diharapkan dapat dipangkas dan difokuskan menjadi sekitar 250 hingga 300 entitas utama yang memiliki fungsi serta kompetensi bisnis lebih jelas.
 

Dengan struktur yang lebih ramping, BUMN diharapkan mampu bergerak lebih lincah, efisien, dan memiliki kapitalisasi modal yang lebih kuat.
 

Efisiensi Bukan PHK Massal
 

Herman menegaskan, kebijakan perampingan tidak diarahkan untuk mengorbankan tenaga kerja operasional.
 

Efisiensi terutama menyasar struktur organisasi yang dinilai berlebihan, khususnya pada posisi direksi dan komisaris.
 

“Mengenai efisiensi, Komisi VI memastikan kebijakan ini hanya menyasar pos direksi dan komisaris yang berlebih, sedangkan tenaga kerja operasional tetap dilindungi hak dan pekerjaannya tanpa ada PHK massal,” tegasnya.
 

Ida Fauziyah: Hak Pekerja Wajib Dijamin
 

Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah menekankan pentingnya perlindungan pekerja dalam proses transformasi BUMN.
 

Menurutnya, BPI Danantara dan BP BUMN harus memastikan perampingan organisasi tetap berjalan sesuai prinsip ketenagakerjaan dan tidak merugikan pekerja operasional.
 

“Langkah efisiensi BUMN sesuai arahan Presiden memang harus menjadikan BUMN lebih ramping, lincah, dan produktif. Namun, syarat mutlak dari Komisi VI adalah efisiensi tidak boleh mengorbankan hak-hak pekerja BUMN,” ujar Ida.
 

Ia menegaskan hak pekerja atas pesangon, kepastian status kerja, serta perlindungan sosial harus dijamin sesuai ketentuan perundang-undangan.
 

Klasterisasi BUMN Masuk Tahap Finalisasi
 

Proses pemetaan (mapping) portofolio BUMN oleh BP BUMN dan BPI Danantara disebut telah memasuki tahap finalisasi klasterisasi operasional.
 

Komisi VI DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat kerja evaluasi berkala bersama jajaran BUMN pada masa persidangan mendatang.
 

Pengawasan tersebut diperlukan agar proses streamlining sekitar 300 entitas anak dan cucu perusahaan berjalan transparan, akuntabel, dan terukur.
 

BUMN Ramping, Dividen Meningkat
 

Bagi Komisi VI, penataan anak dan cucu perusahaan BUMN bukan sekadar mengurangi jumlah entitas.
 

Tujuan akhirnya adalah menciptakan BUMN yang lebih sehat, fokus, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara.
 

Struktur dirampingkan, bisnis difokuskan, pekerja dilindungi, dan kontribusi kepada APBN ditingkatkan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.