Korupsi, Kolusi, dan Erupsi

RAJAMEDIA.CO - KETIKA magma kepentingan menumpuk di bawah permukaan kekuasaan, erupsi sosial tinggal menunggu waktu
 

Gunung tidak pernah tiba-tiba meletus.
 

Sebelum erupsi, ada proses panjang yang berlangsung di bawah permukaan. Magma bergerak. Tekanan meningkat. Gas terperangkap. Retakan mulai terbentuk. Dari luar, gunung mungkin tampak tenang. Tetapi jauh di dalam, sesungguhnya sedang terjadi akumulasi energi.
 

Begitu pula dengan negara.
 

Korupsi dan kolusi tidak selalu hadir dalam bentuk ledakan besar. Sering kali ia tumbuh perlahan, dimulai dari kompromi kecil, konflik kepentingan yang dianggap sepele, kedekatan yang berubah menjadi akses, hingga kewenangan yang perlahan dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
 

Masalahnya, sesuatu yang awalnya dianggap kecil dapat menjadi kebiasaan.
 

Dan kebiasaan yang dibiarkan dapat berubah menjadi budaya.
 

Pada titik itulah korupsi tidak lagi sekadar kejahatan individual. Ia mulai menjadi persoalan sistem.
 

Korupsi Bukan Sekadar Uang yang Hilang
 

Selama ini korupsi sering dibicarakan dalam bahasa angka.
 

Berapa uang negara yang hilang? Berapa besar kerugian negara? Berapa nilai proyek?

Pertanyaan itu penting.
 

Tetapi ada kerugian yang jauh lebih besar dan sering tidak masuk dalam tabel perhitungan: hilangnya kepercayaan publik.
 

Ketika anggaran yang seharusnya membangun sekolah justru bocor, yang hilang bukan hanya uang.
 

Ketika proyek yang seharusnya menghasilkan jalan berkualitas dimanipulasi, yang hilang bukan hanya anggaran.
 

Ketika pelayanan publik dipengaruhi kepentingan tertentu, yang hilang bukan hanya efisiensi. Yang perlahan hilang adalah keyakinan rakyat bahwa negara bekerja secara adil.
 

Karena itu, korupsi sesungguhnya bukan hanya soal mengambil uang negara.
 

Korupsi adalah soal mengambil hak rakyat.
 

Kolusi: Pintu yang Tidak Terlihat
 

Korupsi sering memiliki pintu masuk yang tidak selalu terlihat. Salah satunya adalah konflik kepentingan.
 

KPK menjelaskan bahwa konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi atau kelompok berpotensi memengaruhi keputusan yang seharusnya dijalankan secara objektif. Jika tidak dikelola, kondisi tersebut dapat membuka peluang korupsi dan kolusi.
 

Di sinilah kolusi menjadi berbahaya.
 

Sebab kolusi tidak selalu hadir dalam amplop.
 

Ia bisa hadir dalam percakapan tertutup.
 

Dalam telepon.
 

Dalam rekomendasi.
 

Dalam pertemanan.
 

Dalam hubungan bisnis.
 

Dalam hubungan keluarga.
 

Dalam kalimat sederhana: “Tolong dibantu.”
 

Tidak semua hubungan tentu merupakan kolusi. Tidak semua kedekatan adalah kejahatan.
 

Tetapi ketika kedekatan mulai menentukan siapa yang mendapatkan proyek, siapa yang mendapatkan jabatan, siapa yang mendapatkan izin, atau siapa yang memperoleh akses lebih cepat dibandingkan orang lain, maka negara sedang menghadapi masalah serius.
 

Sebab dalam negara hukum, akses seharusnya lahir dari aturan, bukan dari kedekatan.
 

Ketika Meritokrasi Kalah oleh Kedekatan
 

Ada persoalan lain yang tidak kalah berbahaya.
 

Ketika orang yang kompeten kalah oleh orang yang dekat.
 

Ketika profesional kalah oleh relasi.
 

Ketika prestasi kalah oleh koneksi.
 

Ketika aturan bisa dinegosiasikan oleh mereka yang memiliki akses.
 

Jika pola seperti ini berlangsung terus, masyarakat akhirnya belajar satu hal yang sangat berbahaya:
 

Bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kemampuan saja tidak cukup. Harus punya orang dalam.
 

Pada saat itulah meritokrasi mulai kehilangan makna. Dan ketika meritokrasi melemah, kualitas negara ikut melemah.
 

Bukan karena tidak ada orang pintar.
 

Tetapi karena orang-orang terbaik tidak lagi yakin bahwa sistem akan memberikan penghargaan secara adil.
 

Indonesia dan Alarm Kepercayaan Publik
 

Kondisi ini bukan sekadar kekhawatiran teoritis.
 

Transparency International dalam Corruption Perceptions Index 2025 memberikan Indonesia skor 34 dari 100, dengan peringkat 109 dari 182 negara. Transparency International juga mencatat bahwa korupsi tetap menjadi persoalan serius di kawasan Asia Pasifik dan lemahnya akuntabilitas dapat memicu kemarahan publik.
 

Angka tersebut tentu bukan satu-satunya ukuran untuk menilai sebuah negara.
 

Tetapi angka adalah alarm. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan membangun pemerintahan yang bersih belum selesai.
 

Bahkan jauh dari selesai.
 

Karena pemberantasan korupsi bukan proyek satu pemerintahan.
 

Bukan pula pekerjaan satu lembaga.
 

Ia adalah pekerjaan lintas generasi.
 

Pengadaan: Tempat yang Tidak Boleh Gelap
 

Salah satu wilayah yang harus mendapatkan perhatian serius adalah pengadaan barang dan jasa.
 

KPK pada 2026 kembali menekankan bahwa pengadaan merupakan area yang sangat rawan, termasuk terhadap pengaturan pemenang tender, mark-up harga, konflik kepentingan, suap, dan gratifikasi.
 

Mengapa pengadaan penting?
 

Karena di sanalah uang publik berubah menjadi proyek.
 

Jalan.
 

Jembatan.
 

Gedung sekolah.
 

Rumah sakit.
 

Peralatan pemerintah.
 

Dan berbagai kebutuhan masyarakat.
 

Jika prosesnya bersih, uang rakyat berubah menjadi manfaat.
 

Jika prosesnya kotor, uang rakyat berubah menjadi keuntungan segelintir orang.
 

Karena itu transparansi pengadaan bukan sekadar urusan administrasi.
 

Ia adalah pertahanan pertama terhadap korupsi.
 

Jangan "Tunggu" Gunung Meletus
 

Kesalahan terbesar dalam menghadapi korupsi adalah hanya bergerak setelah kasus terjadi.
 

Padahal yang lebih penting adalah mencegah sebelum pelanggaran terjadi.
 

Mencegah konflik kepentingan.
 

Membuka proses pengadaan.
 

Memperkuat pengawasan.
 

Melindungi pelapor.
 

Mendorong keterbukaan anggaran.
 

Memastikan jabatan diberikan berdasarkan kompetensi.
 

Dan yang paling penting: memastikan hukum bekerja tanpa melihat siapa yang berdiri di hadapannya.
 

KPK sendiri menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Pencegahan melalui pembenahan sistem dan penguatan integritas menjadi bagian penting untuk mempersempit celah korupsi.
 

Artinya sederhana:
 

Jangan hanya menangkap pencuri. Perbaiki juga pintu yang terlalu mudah dibuka.
 

Kekuasaan Harus Memiliki Rem
 

Kekuasaan diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.
 

Tetapi kekuasaan tanpa kontrol adalah risiko.
 

Karena itu, demokrasi membutuhkan rem.
 

Pers harus dapat mengawasi.
 

Masyarakat sipil harus dapat bersuara.
 

Lembaga pengawasan harus bekerja.
 

Aparat penegak hukum harus independen.
 

Dan pejabat publik harus bersedia dikritik.
 

Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang tidak pernah dikritik.
 

Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang tidak takut pada kritik yang benar.
 

Sebab kritik bukan selalu ancaman.
 

Kadang kritik adalah alarm.
 

Dan alarm yang terdengar lebih awal justru menyelamatkan rumah dari kebakaran.
 

Erupsi Tidak Selalu Berupa Demonstrasi
 

Kita sering mengira erupsi sosial hanya berbentuk demonstrasi besar.
 

Tidak selalu.
 

Erupsi bisa berbentuk apatisme.
 

Ketidakpercayaan.
 

Sinisme.
 

Keengganan membayar pajak.
 

Ketidakpedulian terhadap politik.
 

Menurunnya partisipasi publik.
 

Atau munculnya keyakinan bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah tidak akan mengubah keadaan.
 

Ini justru lebih berbahaya.
 

Sebab masyarakat yang marah masih memiliki energi untuk memperjuangkan perubahan.
 

Tetapi masyarakat yang sudah tidak percaya bisa memilih untuk tidak peduli.
 

Dan ketika rakyat berhenti percaya, legitimasi kekuasaan perlahan terkikis.
 

Sebelum Erupsi
 

Karena itu, korupsi dan kolusi harus dilihat sebagai persoalan yang lebih besar daripada sekadar pelanggaran hukum.
 

Ia adalah persoalan kepercayaan.
 

Negara membutuhkan kepercayaan rakyat.
 

Pemerintah membutuhkan legitimasi.
 

Hukum membutuhkan kepatuhan.
 

Dan demokrasi membutuhkan keyakinan bahwa aturan berlaku untuk semua.
 

Semua itu akan sulit dibangun jika masyarakat melihat adanya dua standar:
 

Satu aturan untuk mereka yang lemah.
 

Aturan lain untuk mereka yang memiliki kekuasaan.
 

Maka jangan menunggu magma menjadi lava.
 

Jangan menunggu ketidakpuasan menjadi kemarahan.
 

Jangan menunggu ketidakpercayaan menjadi apatisme.
 

Dan jangan menunggu erupsi untuk kemudian bertanya:
 

Mengapa gunung bisa meletus?
 

Jawabannya sering sederhana.
 

Karena terlalu lama ada tekanan yang tidak diselesaikan.
 

Korupsi adalah magma.
 

Kolusi adalah saluran tersembunyi yang membuat magma menemukan jalannya.
 

Dan erupsi adalah peringatan bahwa tekanan sudah melewati batas.
 

Karena itu, tugas negara bukan sekadar memadamkan lava setelah gunung meletus.
 

Tugas negara adalah memastikan magma tidak terus menumpuk.
 

Sebab kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang tidak pernah mendapat kritik.
 

Melainkan kekuasaan yang memiliki cukup keberanian untuk melakukan koreksi sebelum rakyat memaksanya melalui erupsi.
 

Korupsi harus dilawan. Kolusi harus diputus. Konflik kepentingan harus dikelola. Dan kekuasaan harus selalu ingat: jabatan adalah amanah, bukan hak milik.
 

Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara.
 

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat terhadap negaranya.
 

Penulis: Wartawan Senior, Pengurus Pusat IKALUIN Jakarta