Tambang Emas Ilegal Rusak Jambi, Komisi III DPR Minta Aparat Tegas dan Solid!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, melontarkan kritik keras terhadap maraknya aktivitas tambang emas ilegal yang dinilainya telah menimbulkan kerusakan lingkungan serius dan dampak sosial luas, khususnya di wilayah hukum Provinsi Jambi. 
 

Ia menegaskan, persoalan tambang ilegal tidak bisa lagi dianggap sepele karena telah berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan alam dan masyarakat.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Hasbiallah saat meminta penjelasan langsung kepada Kapolda Jambi dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi terkait perkembangan penanganan kasus pertambangan emas ilegal, di Mapolda Jambi, Kamis (22/2/2026).
 

Lebih dari Sejuta Hektare Rusak
 

Politisi PKB itu membeberkan data mencengangkan terkait dampak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Sumatera. Menurutnya, lebih dari satu juta hektare lahan telah rusak akibat praktik tambang ilegal yang tidak terkendali.
 

“Diakui atau tidak diakui, hampir 1.146.000 hektare lahan di Sumatera sudah ditambang secara ilegal. Pohon-pohon ditebang, alam rusak, dan di Jambi ada beberapa titik yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ini yang harus kita cermati bersama,” tegasnya.
 

Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum
 

Hasbiallah menekankan, tambang emas ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan telah memicu bencana ekologis, konflik sosial, hingga ancaman keselamatan warga.
 

Ia pun mempertanyakan sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku, termasuk aktor-aktor besar yang berada di balik aktivitas tambang ilegal tersebut.
 

Dorong Sinergi Polda dan Kejati
 

Selain menyoroti kinerja kepolisian, Hasbiallah secara khusus mempertanyakan peran Kejaksaan Tinggi Jambi dalam proses penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya penerapan KUHAP secara tegas dan konsisten, serta memperkuat sinergi antara Polda dan Kejati.
 

“Saya khawatir kalau Kapoldanya sudah maksimal, tapi di Kejatinya kurang. Padahal sinergitas itu kunci dalam penegakan hukum,” ujarnya lugas.
 

Apresiasi untuk Kejaksaan Agung
 

Meski kritis, Hasbiallah tetap memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas sejumlah capaian nasional dalam penanganan kasus ilegal, termasuk sektor pertambangan dan perkebunan. Ia mencontohkan keberhasilan pengambilalihan jutaan hektare lahan sawit ilegal dengan keterbatasan anggaran.
 

“Secara umum saya mengapresiasi Kejaksaan dan Jaksa Agung. Penanganan tambang ilegal di hampir separuh wilayah Indonesia menunjukkan hasil. Ini capaian yang patut dihargai,” pungkasnya.