Syaiful Huda: Program 3 Juta Rumah Bukan Sekadar Tempat Tinggal, tapi Penggerak Ekonomi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya percepatan dan konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang kini menjadi salah satu prioritas nasional. 
 

Menurutnya, program ini bukan hanya solusi atas backlog perumahan, tapi juga motor penggerak ekonomi rakyat.
 

“Jika kita konsisten, target 9,6 juta rumah dalam satu periode pemerintahan sangat mungkin tercapai. Bahkan dengan tambahan 2–3 juta unit, kita bisa menembus angka 12 juta rumah,” ujar Huda saat diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Program 3 Juta Rumah: Wujud Nyata Pemerintah Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat” di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Minggu (12/10/2025).
 

26,6 Juta Warga Masih Tinggal di Hunian Tidak Layak
 

Dalam paparannya, Huda mengungkapkan bahwa lebih dari 26,6 juta warga Indonesia masih hidup di hunian yang tidak layak. Kondisi ini, menurutnya, membuat pembangunan 3 juta rumah bukan hanya realistis, melainkan mendesak dan bersejarah.
 

“Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi momentum sosial dan ekonomi yang harus kita kawal bersama,” tegas politisi PKB itu.
 

Presiden Prabowo Jadi Ketua Satgas Perumahan, Sinyal Komitmen Serius
 

Huda juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk langsung Presiden sebagai Ketua Satgas Perumahan, bahkan sebelum pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
 

“Ini sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar serius. Sektor ini bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen, dan satu unit rumah bisa menyerap 14 tenaga kerja. Kalau program berjalan optimal, bisa menyerap lebih dari 2 juta pekerja,” jelasnya.
 

Pembiayaan dan Tanah Masih Jadi Kendala
 

Meski begitu, Huda tak menutup mata terhadap sejumlah hambatan. Kompleksitas pembiayaan dan akses masyarakat terhadap program perumahan rakyat masih menjadi masalah klasik. Ia mendesak agar pemerintah menyusun regulasi yang inklusif serta menyederhanakan proses pengadaan tanah, termasuk dengan memanfaatkan aset milik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 

“Standarisasi dan spesifikasi teknis masih menjadi tantangan besar. Kita butuh policy connector lintas sektor agar program ini tidak jalan di tempat,” ujarnya.
 

Dorong Revisi UU Perumahan
 

Menutup pernyataannya, Huda mendesak agar Undang-Undang Perumahan segera direvisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat.
 

“Undang-undang harus bisa mengidentifikasi konsumen secara lebih akurat. Pembangunan rumah tidak hanya soal tempat tinggal, tapi juga harus mendekatkan masyarakat pada pusat kerja dan layanan publik,” tandasnya.