Sritex Bangkrut, 12 Ribu Karyawan Di-PHK! DPR: Hak Pekerja Harus Dijamin!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 2 Maret 2025  – Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) resmi kehilangan pekerjaan setelah perusahaan tekstil raksasa ini berhenti beroperasi. Keputusan pahit itu diumumkan dalam rapat kreditor di Pengadilan Negeri Semarang, Jumat (28/2/2025).
 

Dampaknya? Sekitar 12.000 karyawan terkena PHK!
 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah turun tangan menjamin hak-hak pekerja. Ia khawatir, nasib ribuan pekerja Sritex bakal terkatung-katung, seperti yang sering terjadi dalam kasus kebangkrutan perusahaan.
 

"Perusahaan sering menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak punya modal untuk membayar hak pekerja. Jangan sampai ini terjadi di Sritex!" tegas Nihayah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (2/3).
 

PHK Jelang Lebaran, Pekerja Terancam Tak Dapat THR
 

Lebih menyedihkan, PHK ini terjadi di bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri. Para pekerja pun terancam tidak mendapatkan THR!
 

Sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3, pekerja yang diberhentikan lebih dari 30 hari sebelum hari raya tidak berhak mendapatkan THR.
 

"Bayangkan, di bulan suci mereka justru kehilangan pekerjaan dan tak dapat THR. Ini beban berat bagi mereka dan keluarganya!" ujar politisi PKB ini.
 

Karena itu, Nihayah meminta PT Sritex atau pemerintah mengambil kebijakan khusus agar pekerja tetap mendapatkan THR.
 

PHK Harus Transparan!
 

Nihayah menegaskan bahwa proses PHK harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
 

"Sritex harus transparan soal alasan penghentian operasional dan memastikan PHK dilakukan sesuai aturan. Jangan sampai pekerja dikorbankan!" ujarnya.
 

Ia juga menyoroti peran kurator dalam kasus kepailitan ini. Kurator harus memastikan bahwa hak-hak pekerja diprioritaskan, bukan malah dikesampingkan demi kepentingan lain.
 

"Kami akan mengawasi proses ini agar tidak ada pelanggaran hak-hak pekerja," tambahnya.
 

Hak Pekerja Harus Segera Dibayar!
 

Para pekerja Sritex berhak mendapatkan uang pesangon, Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.
 

DPR meminta pembayaran hak-hak pekerja dilakukan segera, tanpa penundaan!
 

"Jangan sampai pekerja harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan haknya! Kami akan terus mengawal agar mereka mendapatkan yang seharusnya menjadi hak mereka!" tegas Nihayah.
 

Kini, ribuan karyawan menanti kepastian. Jangan sampai mereka justru jadi korban dalam prahara kebangkrutan Sritex!