Gerindra Desak Polisi Usut Motif Penyadapan Prabowo, Insubordinasi dan Makar Jadi Sorotan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, meminta aparat kepolisian mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
 

Sugiono menilai tindakan penyadapan tanpa kewenangan yang sah, terlebih terhadap Presiden, merupakan persoalan serius yang mencerminkan adanya dugaan pelanggaran kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando atau insubordinasi.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono melalui keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026). Ia menegaskan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden.
 

Penyadapan Presiden Dinilai Bentuk Insubordinasi
 

Sugiono menegaskan, penyadapan terhadap Presiden tanpa kewenangan yang sah tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa.
 

Menurutnya, tindakan tersebut menimbulkan persoalan serius terkait disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap garis komando dalam institusi negara.
 

"Tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah merupakan persoalan yang sangat serius, apalagi dilakukan kepada Presiden. Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi," ujar Sugiono.
 

Ia menilai, setiap tindakan aparat negara harus berjalan sesuai kewenangan dan aturan hukum. Terlebih, Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kedudukan konstitusional.
 

Polisi Diminta Dalami Kemungkinan Unsur Makar
 

Lebih jauh, Sugiono meminta penyidik tidak hanya mengungkap praktik penyadapan ilegal, tetapi juga mendalami motif dan tujuan di balik tindakan tersebut.
 

Menurutnya, apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana, kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada makar harus ditelusuri secara serius.
 

"Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden," tegasnya.
 

Pernyataan tersebut menambah perhatian terhadap perkembangan kasus penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
 

Meski demikian, Sugiono menegaskan bahwa penentuan ada atau tidaknya unsur makar harus diserahkan kepada aparat penegak hukum melalui proses pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
 

Gerindra Hormati Proses Hukum
 

Di tengah perkembangan perkara tersebut, Sugiono menegaskan Partai Gerindra menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada kepolisian.
 

Ia berharap pengungkapan perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya Polri.
 

Sugiono juga mengingatkan bahwa seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab menjaga konstitusi, menghormati kepemimpinan nasional yang sah, serta memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

Agenda Pembangunan Nasional Jangan Terganggu
 

Selain menyoroti aspek penegakan hukum, Sugiono mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional di tengah dinamika politik dan pemerintahan.
 

Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
 

"Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus kita kawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucapnya.
 

Menurut Sugiono, penegakan hukum dan pembenahan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan pembangunan.
 

Karena itu, koordinasi, soliditas, dan semangat pengabdian seluruh unsur pemerintahan perlu terus dijaga agar program strategis nasional dapat berjalan optimal.
 

Sugiono Ajak Jaga Soliditas dan Kepercayaan Publik
 

Sugiono menegaskan, stabilitas nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara merupakan hal penting yang harus dijaga bersama.
 

Ia berharap seluruh pihak dapat menyikapi perkembangan kasus ini secara bijaksana, mengedepankan mekanisme hukum, serta tidak membiarkan persoalan tersebut mengganggu pelaksanaan agenda pemerintahan.
 

"Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta memastikan agenda pembangunan nasional terus berjalan dengan baik. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, saya meyakini setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," tutupnya.
 

Pernyataan Sugiono menegaskan dua hal yang menjadi perhatian dalam perkembangan kasus ini, yakni pentingnya pengungkapan dugaan pelanggaran hukum secara menyeluruh serta menjaga agar stabilitas pemerintahan dan agenda pembangunan nasional tetap berjalan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.