Di Tengah Efisiensi Anggaran, Irma Suryani Pertanyakan Insentif Rp1 Triliun untuk Pendukung MBG

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Rencana pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi belanja negara.
 

Irma meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka sumber pendanaan, tujuan pemberian insentif, serta indikator yang digunakan untuk menentukan kepala daerah penerima penghargaan fiskal tersebut.
 

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya lebih mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif.
 

Kepala Daerah Seharusnya Didorong Tingkatkan PAD
 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai keberhasilan kepala daerah semestinya diukur dari kemampuan membangun kemandirian fiskal, bukan semata-mata dukungan terhadap program pemerintah pusat.
 

“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, dikutip Jumat (30/10/2026).
 

Ia menegaskan, kemampuan mengoptimalkan PAD dan mengelola APBD secara tepat sasaran harus menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah.
 

Insentif MBG Dinilai Perlu Dievaluasi
 

Irma tidak mempersoalkan kewajiban kepala daerah mendukung program pemerintah pusat, termasuk MBG. Terlebih, program tersebut berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
 

Namun, ia mempertanyakan alasan pemerintah harus memberikan insentif tambahan kepada kepala daerah yang menjalankan tanggung jawab tersebut.
 

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu mengevaluasi dampak ekonomi dan manfaat nyata program MBG sebelum menggelontorkan anggaran tambahan.
 

Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan fiskal setiap daerah berbeda. Sejumlah kabupaten dan kota bahkan memiliki kapasitas APBD di bawah Rp1 triliun.
 

Karena itu, kebijakan insentif harus memiliki sasaran yang jelas, indikator terukur, serta perhitungan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan daerah.
 

Irma Soroti Pengawasan Keamanan Pangan
 

Selain persoalan anggaran, Irma menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
 

Ia meminta pemerintah melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang keamanan pangan agar kualitas serta kelayakan makanan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar terjamin.
 

“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujar Irma.
 

Menurutnya, pengawasan tidak boleh menjadi aspek yang terabaikan dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
 

MBG Jangan Hanya Berorientasi pada Pembagian Makanan
 

Irma juga meminta pemerintah memperjelas tujuan utama program MBG, terutama apabila diarahkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting.
 

Ia mengingatkan, persoalan gizi tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan makanan. Upaya tersebut perlu didukung intervensi kesehatan lainnya, seperti pemenuhan kebutuhan vitamin dan penyediaan akses air bersih.
 

Dengan demikian, keberhasilan program harus diukur berdasarkan dampak nyata terhadap kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat, bukan sekadar jumlah makanan yang berhasil disalurkan.
 

Pemerintah Diminta Hitung Ulang Prioritas Anggaran
 

Irma menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur, perencanaan realistis, dan tujuan yang jelas.
 

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa alokasi insentif Rp1 triliun benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
 

Di tengah kebijakan efisiensi belanja negara, transparansi sumber pendanaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi hal penting agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.