Sekjen DPR RI: Transformasi Digital Kunci Perkuat Legitimasi Parlemen di Mata Publik

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya komunikasi strategis dan transformasi digital dalam memperkuat legitimasi serta reputasi lembaga legislatif di mata publik. 
 

Menurutnya, transformasi kelembagaan harus diikuti seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI di berbagai level.
 

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa saja. Semua harus mempersiapkan diri dan lebih aktif menyampaikan pesan serta kinerja DPR kepada publik agar masyarakat mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh Dewan,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2025).
 

Komunikasi Digital Jawab Tantangan Era Keterbukaan
 

Indra menekankan bahwa komunikasi digital menjadi kunci dalam menjawab tantangan era keterbukaan informasi publik. Ia menyoroti pentingnya pemanfaatan kanal digital untuk menyampaikan aktivitas dan hasil kerja DPR.
 

“Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga melalui media sosial dan platform digital lainnya. Karena itu, DPR harus mampu memanfaatkan kanal-kanal digital secara optimal untuk menyampaikan berbagai aktivitas dan hasil kerja yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
 

Kolaborasi AKD untuk Keselarasan Pesan
 

Dalam kesempatan yang sama, Indra juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna mewujudkan keselarasan pesan komunikasi publik DPR.
 

“Kolaborasi menjadi sangat penting agar setiap informasi yang disampaikan memiliki bobot dan semangat yang sama. Semua alat kelengkapan Dewan dan jajaran Sekretariat harus memiliki kerangka berpikir dan arah komunikasi yang sejalan,” tegasnya.
 

Kreativitas dengan Substansi yang Seragam
 

Indra menambahkan bahwa meskipun setiap unit dapat berkreasi dalam penyampaian pesan, namun substansi dan arah komunikasi tetap harus seragam. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat citra dan reputasi DPR RI.
 

“Bisa dengan berbagai bentuk dan cara, tetapi bobotnya harus sama. Itu yang akan memperkuat citra dan reputasi DPR RI di mata masyarakat,” pungkasnya.
 

Kebijakan transformasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPR RI serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.