Sekjen DPR RI Tekankan Integritas dan Transformasi Organisasi

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perlemen - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya penguatan integritas, akuntabilitas, serta transformasi organisasi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

Penegasan tersebut disampaikan dalam Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
 

Indra menekankan, penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas bukan sekadar rutinitas administratif di awal tahun, melainkan komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Setjen DPR RI untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kelembagaan.
 

“Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan rencana strategis DPR RI, serta menegaskan peran Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung profesional dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujar Indra.
 

Catatan Evaluasi 2025
 

Menurut Indra, sepanjang tahun 2025 Sekretariat Jenderal DPR RI telah menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Upaya reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas kinerja terus dilakukan secara konsisten.
 

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan evaluasi yang perlu dibenahi, di antaranya penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja, serta peningkatan partisipasi unit kerja dalam proses evaluasi internal.
 

Transformasi Bukan Sekadar Digital
 

Indra menegaskan bahwa transformasi organisasi yang didorong pimpinan DPR RI tidak semata-mata soal digitalisasi sistem. Transformasi harus menyentuh perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja agar organisasi semakin modern, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan publik.
 

“Transformasi itu jangkar utamanya adalah cara berpikir, cara bekerja, dan semangat melayani. Tidak ada pilihan, seluruh jajaran harus bergerak bersama mengikuti perubahan,” tegasnya.
 

SDM Jadi Prioritas
 

Lebih lanjut, Indra menyoroti meningkatnya kompleksitas agenda DPR RI yang menuntut dukungan administrasi dan keahlian yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, penguatan sumber daya manusia aparatur menjadi prioritas utama, termasuk peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja dan lintas generasi.
 

Jaga Kepercayaan Publik
 

Indra berharap, penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun budaya kerja berorientasi hasil, memperkuat sinergi internal, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR RI.
 

“Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini harus menjadi komitmen bersama untuk menjaga kualitas, loyalitas, dan integritas, demi terwujudnya DPR RI yang berwibawa dan berintegritas,” pungkasnya.