Satgas Pangan Gerak Cepat, DPR Ingatkan Jangan Bikin Stok Beras Mandek

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengapresiasi langkah cepat Satgas Pangan Mabes Polri dalam menindak dugaan kecurangan peredaran beras. Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian penting menjaga integritas distribusi pangan dan melindungi konsumen.
 

Namun, ia mengingatkan agar langkah ini tidak berhenti pada penindakan kasus semata. 
 

“Penegakan hukum penting, tapi jangan parsial. Kita butuh solusi struktural, bukan hanya respons insidental,” kata Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (8/8/2025).
 

Slamet mengungkapkan, saat ini sejumlah penggilingan dan distributor menahan produksi serta pasokan karena khawatir praktik pencampuran beras (mixed rice) yang biasa dilakukan demi menjaga mutu justru dikriminalisasi. 
 

“Tanpa kejelasan aturan, pelaku usaha ragu distribusi stok. Jika dibiarkan, bisa terjadi kekosongan di pasar, memicu kepanikan dan lonjakan harga,” tegas politisi Fraksi PKS ini.
 

Ia mendorong Kemenko Perekonomian, Bapanas, Kemendag, dan Kementan duduk bersama membenahi tata niaga beras secara menyeluruh, melibatkan asosiasi penggilingan, koperasi petani, dan lembaga perlindungan konsumen.
 

“Pemerintah perlu mendefinisikan operasional mixed rice, membedakan optimalisasi mutu dengan kecurangan. Jangan semua disamaratakan hingga menakuti pelaku usaha,” paparnya.
 

Slamet menekankan kebijakan pangan harus menjamin tiga hal: petani terlindungi, pelaku usaha tidak dikriminalisasi sembarangan, dan konsumen mendapatkan produk bermutu dengan harga wajar. 

 

DPR, kata dia, siap mengawal isu ini melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian/lembaga terkait.
 

“Kami tidak ingin gejolak ini berujung pada kelangkaan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang menenangkan dan menjamin keadilan di seluruh rantai pasok pangan,” pungkasnya.