Saadiah Uluputty Minta Unhan dan Kemhan Perjelas Aturan Hijab Calon Kadet Putri

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan kejelasan terkait ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri.
 

Menurut Saadiah, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan hijab, tetapi juga berkaitan dengan kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.
 

Aturan Harus Jelas Sejak Awal
 

Saadiah menegaskan, negara harus hadir memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi.
 

Jika memang terdapat ketentuan khusus mengenai penggunaan hijab bagi calon kadet putri, aturan tersebut harus dibuat secara jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, serta disampaikan sejak awal proses seleksi.
 

“Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” ujar Saadiah melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
 

Jangan Muncul Setelah Peserta Dinyatakan Lulus
 

Saadiah memahami pendidikan pertahanan memiliki standar disiplin dan ketentuan khusus yang harus dipatuhi peserta didik.
 

Namun, menurutnya, penerapan aturan tetap harus berada dalam koridor hukum dan prinsip transparansi. Peserta seleksi harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai seluruh persyaratan sejak awal.
 

“Jangan sampai peserta sudah mengikuti seleksi berbulan-bulan, dinyatakan lulus, kemudian baru dihadapkan pada persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terang. Ini menyangkut keterbukaan (fairness) dalam proses seleksi,” tegasnya.
 

Soroti Perspektif HAM dan Nondiskriminasi
 

Saadiah juga meminta persoalan tersebut dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kebebasan menjalankan keyakinan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi.
 

Menurutnya, kebutuhan disiplin institusi harus dibedakan dengan pembatasan terhadap hak warga negara.
 

“Kita harus membedakan antara kebutuhan disiplin institusi dengan pembatasan hak warga negara. Jangan sampai seseorang harus memilih antara keyakinannya dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara,” katanya.
 

Ia menilai sistem pendidikan pertahanan tetap dapat menerapkan standar disiplin tinggi tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak konstitusional peserta didik.
 

Minta Unhan dan Kemhan Beri Klarifikasi Resmi
 

Karena itu, Saadiah mendorong Unhan dan Kemhan segera memberikan klarifikasi resmi mengenai ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri.
 

Klarifikasi tersebut, kata dia, perlu mencakup dasar hukum aturan hingga mekanisme penyampaian persyaratan kepada peserta sejak awal proses seleksi.
 

Menurut Saadiah, kejelasan aturan penting untuk mencegah munculnya persoalan baru serta memastikan seluruh peserta mengikuti proses seleksi dengan informasi dan kesempatan yang setara.
 

Disiplin, Profesional, Adil dan Konstitusional
 

Saadiah menegaskan sistem seleksi pendidikan pertahanan harus mampu menjaga standar kedisiplinan sekaligus memberikan kepastian dan perlakuan yang adil kepada seluruh peserta.
 

“Jangan sampai anak-anak terbaik bangsa dihadapkan pada pilihan antara mengabdi kepada negara dan mempertahankan keyakinannya. Negara harus mampu menghadirkan sistem yang disiplin, profesional, adil, dan konstitusional,” pungkas Politisi Fraksi PKS tersebut.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.