Putra Nababan Sentil Akses Puncak! Lalu Lintas “Jadul” Hambat Wisata Nasional

RAJAMEDIA.CO — Bogor, Kunker — Sorotan tajam datang dari parlemen. Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI Putra Nababan mendesak pemerintah pusat dan daerah segera melakukan terobosan besar untuk memperbaiki akses menuju kawasan wisata unggulan nasional, khususnya di Puncak, Bogor.
 

Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan kerja ke Taman Safari Indonesia, Senin (13/4/2026).
 

Sistem Buka-Tutup Dinilai Ketinggalan Zaman
 

Putra menyoroti persoalan klasik: kemacetan menuju Cisarua yang tak kunjung tuntas.
 

Menurutnya, skema buka-tutup jalan sudah tak relevan dengan kebutuhan pariwisata modern.
 

“Metode ini sudah terlalu jadul dan tidak akomodatif. Harus ada solusi baru,” tegasnya.
 

Ia mendorong pembukaan jalur alternatif agar akses wisata lebih lancar dan nyaman, terutama bagi turis domestik maupun mancanegara.
 

Akses Macet, Wisata Bisa Terhambat
 

Kemacetan dinilai bukan sekadar masalah lalu lintas, tapi ancaman serius bagi ekosistem pariwisata.
 

Jika dibiarkan, daya tarik destinasi bisa menurun karena pengalaman wisata yang terganggu.
 

Taman Safari Jadi Contoh Ekonomi Lokal
 

Di sisi lain, Putra mengapresiasi peran PT Taman Safari Indonesia yang dinilai sukses memberdayakan masyarakat sekitar.
 

Fakta di lapangan:
 

1. 70–80% karyawan berasal dari warga lokal 

2. UMKM sekitar ikut berkembang 

3. Dampak ekonomi terasa langsung 
 

“Ini model yang bisa ditiru di daerah lain,” ujarnya.
 

Dorong Insentif Wisatawan Asing
 

Putra juga menantang Kementerian Pariwisata untuk lebih agresif dan kreatif menarik wisatawan mancanegara.
 

Menurutnya, Indonesia punya keunggulan strategis di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.
 

“Indonesia relatif aman. Ini peluang besar untuk menang dalam persaingan pariwisata global,” katanya.
 

Pariwisata = Mesin Ekonomi
 

Komisi VII menegaskan, sektor pariwisata bukan sekadar hiburan, tapi motor ekonomi:
 

1. Sumber devisa 

2. Pencipta lapangan kerja 

3. Penggerak ekonomi daerah 
 

Pesan dari DPR tegas: kalau akses macet, wisata ikut seret—saatnya pemerintah bergerak cepat atau tertinggal dalam persaingan global.