Putih Sari Pertanyakan Gap Anggaran Imunisasi di Kemenkes Rp4,91 Triliun

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Komisi IX DPR RI menyoroti adanya kesenjangan anggaran dalam roadmap penguatan Program Imunisasi Nasional 2025–2029 yang disusun Kementerian Kesehatan. Dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp44,49 triliun, dana yang saat ini tersedia baru mencapai Rp39,58 triliun.
 

Artinya, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp4,91 triliun atau sekitar 11 persen yang harus segera dicarikan solusi agar program imunisasi nasional tetap berjalan optimal.
 

Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
 

Kemenkes Diminta Buka Rincian Sumber Pendanaan
 

Putih Sari menegaskan bahwa DPR perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai sumber pembiayaan untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.
 

Menurutnya, setiap komponen pembiayaan harus dijelaskan secara rinci agar keberlanjutan program imunisasi nasional dapat terjamin hingga 2029.
 

"Gap-nya disampaikan ada Rp4,91 triliun. Itu sekarang perlu di-breakdown Pak Menteri untuk setiap komponen pembiayaan ini, termasuk potensi sumber pemenuhan kebutuhannya supaya kita bisa memastikan semua program imunisasi ini bisa terjaga keberlangsungannya," ujar Putih Sari.
 

Ia menilai transparansi pembiayaan menjadi kunci agar target cakupan imunisasi nasional tidak terganggu akibat keterbatasan anggaran.
 

Imunisasi HPV Anak Laki-Laki Diminta Diperjelas
 

Selain membahas pendanaan, Putih Sari juga menyoroti capaian program imunisasi Human Papillomavirus (HPV) yang berhasil menembus angka lebih dari 90 persen pada 2025.
 

Atas capaian tersebut, ia meminta Kementerian Kesehatan menjelaskan rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki yang sebelumnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027.
 

Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah program tersebut akan tetap berjalan sesuai jadwal atau justru dipercepat pada 2026.
 

Vaksin Polio Jemaah Haji Juga Jadi Perhatian
 

Dalam rapat tersebut, Putih Sari turut meminta penjelasan mengenai koordinasi vaksinasi polio bagi calon jemaah haji.
 

Hal itu menjadi penting menyusul perubahan tata kelola kesehatan haji yang kini berada di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah.
 

DPR ingin memastikan program vaksinasi tetap berjalan efektif dan tidak mengalami hambatan akibat perubahan kewenangan antarinstansi.
 

Anggaran Terserap untuk Vaksin dan Logistik
 

Menanggapi berbagai pertanyaan DPR, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa sebagian besar kebutuhan anggaran imunisasi nasional digunakan untuk pengadaan vaksin dan logistik.
 

Berdasarkan pemaparan Kemenkes, sekitar 83 persen dari total anggaran dialokasikan untuk kebutuhan vaksin dan distribusinya. Sementara sisanya digunakan untuk pelayanan imunisasi, surveilans, pelatihan tenaga kesehatan, penguatan rantai dingin (cold chain), serta pelaksanaan imunisasi tambahan.
 

Kemenkes Wajib Serahkan Roadmap Pembiayaan
 

Sebagai tindak lanjut rapat kerja, Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan menyepakati bahwa roadmap pembiayaan Program Imunisasi Nasional 2025–2029 harus disampaikan secara tertulis kepada DPR.
 

Dokumen tersebut wajib memuat rincian kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan, strategi menutup kesenjangan pendanaan, serta langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan program imunisasi nasional.
 

Komisi IX memberikan batas waktu hingga 30 Juni 2026 bagi Kementerian Kesehatan untuk menyerahkan dokumen tersebut.