Puan Murka! Minta Pelaku Kecurangan MinyaKita Dihukum Berat

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, RMN – Ketua DPR RI Puan Maharani geram dengan maraknya kecurangan dalam distribusi MinyaKita. Ia mendesak penegak hukum untuk menindak tegas pelaku yang mengurangi takaran hingga memalsukan minyak goreng bersubsidi tersebut.
"Hukuman berat harus diberikan bagi pelaku kecurangan! Jangan ada celah bagi praktik serupa di masa depan," tegas Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/3).
Menurut Puan, lemahnya pengawasan menjadi celah bagi oknum nakal untuk bermain curang demi keuntungan pribadi.
"Ini bukan sekadar soal minyak goreng, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap program bantuan pangan. Pemerintah harus segera evaluasi sistem pengawasan agar kasus seperti ini tidak terulang," katanya.
Jangan Hanya Tangkap yang Kecil!
Puan menekankan, pengusutan kasus ini harus menyeluruh. Jangan sampai hanya pemain kecil yang kena, sementara aktor besar bebas berkeliaran.
"Kalau cuma pelaku di tingkat bawah yang dijerat, tapi yang lebih besar lolos, di mana keadilannya?" sindirnya.
MinyaKita, yang seharusnya menjadi solusi minyak murah bagi rakyat, kini malah dimanipulasi. Puan juga khawatir produk palsu tersebut berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
"Negara tidak boleh membiarkan kesejahteraan rakyat dikorbankan karena lemahnya pengawasan!" tegasnya.
DPR Siap Kawal!
Puan meminta Komisi IX DPR RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turun tangan untuk memperketat pengawasan.
"BPOM harus rajin inspeksi. Jangan cuma MinyaKita, semua merek minyak goreng juga harus dicek agar rakyat tidak terus-menerus dirugikan," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan diminta membuat sistem pemantauan yang lebih transparan agar rantai distribusi MinyaKita bisa diawasi dengan ketat.
"Jangan sampai ada lagi yang main kotor! Sistem pengawasan harus diperkuat supaya rakyat tidak jadi korban lagi," tutupnya.
DPR berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Apakah para mafia minyak ini benar-benar akan digebuk? Kita tunggu langkah tegas pemerintah!
Hukum | 6 hari yang lalu
Ekbis | 4 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Daerah | 5 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Hukum | 1 hari yang lalu
Hukum | 1 hari yang lalu
Hukum | 1 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu