Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Puan Minta Negara Hargai Guru Honorer: Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak!

Laporan: Halim Dzul
Senin, 13 April 2026 | 20:10 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani - Humas DPR -
Ketua DPR RI, Puan Maharani - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Ketua DPR RI Puan Maharani melontarkan kritik tajam soal nasib guru honorer. Ia menegaskan, negara tak boleh menutup mata terhadap mereka yang telah puluhan tahun mengabdi, namun masih hidup dengan kesejahteraan minim.
 

“Ukuran kualitas negara terlihat dari bagaimana memperlakukan mereka yang bekerja lama dalam kesunyian,” tegas Puan, Senin (13/4/2026).
 

Pengabdian Panjang, Upah Masih Rendah
 

Puan menyoroti fakta di lapangan: masih banyak guru honorer lanjut usia yang hampir pensiun, tetapi menerima gaji jauh di bawah standar.
 

Menurutnya, pendidikan tidak hanya dibangun oleh kebijakan besar, tapi juga oleh para guru yang menjaga sekolah tetap berjalan di tengah keterbatasan.
 

Kisah Cacang: Viral Dulu, Baru Diangkat
 

Sorotan tajam Puan mengarah pada kasus Cacang Hidayat, guru honorer di Kabupaten Lebak yang mengabdi selama 25 tahun dengan gaji Rp500 ribu per bulan.
 

Setelah kisahnya viral, Cacang baru diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
 

Bagi Puan, ini menyisakan pertanyaan besar.
 

“Kalau tidak viral, apakah bisa diangkat? Lalu bagaimana dengan ribuan guru lain yang tidak terekspos?” ujarnya.
 

Masalah Sistemik, Bukan Kasus Tunggal
 

Puan menegaskan, kasus seperti Cacang bukan pengecualian. Di balik satu nama yang viral, ada ribuan guru honorer lain dengan nasib serupa.
 

Mereka tetap mengajar, menjaga operasional sekolah, dan memastikan pendidikan berjalan—meski penghargaan yang diterima sangat minim.
 

PPPK Belum Cukup, Harus Lebih Cepat
 

Ia mengakui langkah pemerintah membuka jalur PPPK sebagai solusi. Namun, kecepatannya dinilai belum sebanding dengan lamanya masa pengabdian para guru honorer.
 

“Penyelesaian masih lebih lambat dibanding masa tunggu mereka,” tegasnya.
 

Pengabdian Harus Jadi Prioritas Kebijakan
 

Puan menekankan, masa pengabdian harus menjadi faktor utama dalam penataan kebijakan.
 

Bukan sekadar dihargai secara moral, tapi diterjemahkan menjadi prioritas nyata dalam pengangkatan dan peningkatan kesejahteraan.
 

Ketimpangan Wilayah Jadi Faktor Kunci
 

Lebih jauh, Puan menyoroti ketimpangan wilayah yang memperparah kondisi guru honorer.
 

Banyak dari mereka harus menempuh perjalanan jauh setiap hari dengan dukungan ekonomi terbatas—sebuah potret bahwa pembangunan belum merata.
 

Puan mengingatkan, fondasi pendidikan nasional justru bertumpu pada mereka yang sering tak terlihat.
 

Pesannya jelas: negara harus hadir lebih cepat, lebih adil, dan lebih nyata.
 

Jangan tunggu viral untuk bergerak.rajamedia

Komentar: