Porsi Jatah Menteri PKB! Cak Imin Menyerahkan Penuh ke Prabowo
RAJAMEDIA.CO - Polhukam - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan penentuan jatah menteri di kabinet pemerintahan baru kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai menghadiri kegiatan Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dikutip Antara, Jumat (20/9).
"Prinsipnya, PKB secara moral akan mensupport dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin
PKB dikatakan Cak Imin sangat mendukung pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, namun demikian pihaknya tidak punya kewajiban ikut membahas jatah-jatah Menteri.
Cak Imin menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan kabinetnya.
"Soal kabinet, soal pembicaraan secara moral, kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB M Hanif Dhakiri menyampaikan partainya sudah menyatakan ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mengenai dengan usulan nama menteri, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto karena itu hak prerogatifnya.
Saat ditanyakan apakah sudah ada permintaan nama, Hanif bilang, sejauh ini belum ada permintaan usulan nama menteri yang diminta pihak koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Setahu saya belum (ada). Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih," tutur mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini
Diketahui, komposisi penyusunan kabinet baik jumlah maupun nomenklatur kementerian ditargetkan segera rampung lima hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024.
Informasi serta isu berkembang jumlah kursi akan bertambah hingga mencapai 44 menteri maupun badan.
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Dunia | 5 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Parlemen | 3 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu