Meninggalkan Neoliberalisme, Membangun Indonesia Mandiri, Maju, dan Sejahtera

RAJAMEDIA.CO - AHAD, 28 Juni 2026, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia resmi ditutup oleh Presiden. Pada taklimat terakhir Presiden setiap katanya menggetarkan jiwa saya yang turut bergerak pada saat krisis 1998 sebagai ketua Koperasi Mahasiswa IAIN Jakarta. Fadli Zon mengingatkan bangsa agar tidak melupakan trauma krisis 1998 sebagai pelajaran berharga bagi perjalanan ekonomi Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya pengelolaan aset negara, transformasi kelembagaan, dan penguatan industri sebagai fondasi baru pembangunan nasional. Sebelumnya, Rosan Roeslani bersama Dony Oskaria memaparkan transformasi Danantara sebagai instrumen pengelolaan kekayaan negara yang lebih produktif. Seluruh gagasan tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu membangun Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera. Konvensi ini sekaligus menegaskan bahwa masa depan Indonesia harus dibangun dengan kekuatan sendiri, bukan bergantung pada paradigma lama.

Trauma krisis 1998 menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa kedaulatan adalah fondasi yang rapuh. Mata uang adalah senjata dalam "perang dagang". Gejolak nilai tukar, tekanan utang luar negeri, dan kebijakan yang terlalu bergantung pada lembaga internasional telah menimbulkan dampak sosial yang luas. Dunia usaha melemah, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan angka kemiskinan meningkat tajam. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi harus berpijak pada kepentingan nasional. Indonesia tidak boleh lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah harus menjadi pijakan untuk membangun masa depan yang lebih kokoh.

Tantangan Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan tiga dekade lalu. Persaingan antarnegara tidak lagi hanya terjadi di pasar barang, tetapi juga pada penguasaan energi, pangan, teknologi, mineral strategis, dan sistem keuangan global. Dalam era geopolitik, kekuatan ekonomi menentukan kekuatan politik suatu bangsa. Negara yang menguasai teknologi dan industri akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Karena itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan nasional. Indonesia memerlukan lompatan besar agar mampu berdiri sejajar dengan negara maju.

Salah satu langkah strategis menuju kemandirian adalah memperkuat dedolarisasi secara bertahap dan terukur. Tujuannya bukan menolak dolar Amerika Serikat, melainkan mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap mata uang asing. Penggunaan rupiah dalam transaksi domestik dan regional perlu terus diperluas. Devisa hasil ekspor juga harus semakin banyak dikelola di dalam negeri untuk memperkuat likuiditas nasional. Dengan fondasi tersebut, Indonesia akan memiliki ruang kebijakan yang lebih mandiri menghadapi gejolak ekonomi global. Kedaulatan moneter menjadi bagian penting dari kedaulatan bangsa.

Transformasi ekonomi juga harus mengubah cara pandang terhadap sumber penerimaan negara. Selama ini, pajak menjadi tulang punggung APBN sehingga ruang fiskal sangat bergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Ke depan, pengelolaan aset negara harus menjadi sumber kekuatan baru bagi pembiayaan pembangunan. Kekayaan negara tidak cukup hanya dicatat sebagai aset, tetapi harus menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Dividen BUMN, hasil pengelolaan sumber daya alam, dan investasi strategis harus menjadi penggerak kesejahteraan rakyat. Inilah arah pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka itulah Danantara dibentuk sebagai instrumen strategis negara. Lembaga ini mengonsolidasikan aset BUMN agar dikelola secara profesional, efisien, dan berorientasi pada nilai tambah. Investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, energi, pangan, infrastruktur, dan teknologi. Dengan tata kelola yang baik, kekayaan negara dapat berkembang tanpa kehilangan kendali negara atas aset strategis. Pendekatan ini merupakan bentuk modern dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Negara hadir bukan untuk menghambat pasar, tetapi memastikan pasar bekerja bagi kemakmuran rakyat.

Transformasi BUMN menjadi kunci keberhasilan strategi tersebut. Efisiensi, konsolidasi, profesionalisme, dan tata kelola yang baik akan meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan negara. BUMN tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keuntungan yang meningkat akan memperbesar dividen kepada negara dan memperkuat APBN. Di saat yang sama, kolaborasi dengan dunia riset dan industri akan mempercepat lahirnya inovasi baru. BUMN yang sehat akan menjadi pilar utama Indonesia yang lebih mandiri.

Pengelolaan sumber daya alam juga harus mengalami transformasi. Indonesia tidak boleh lagi hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah. Mineral, batu bara, kelapa sawit, dan komoditas strategis lainnya harus diolah di dalam negeri agar menciptakan industri baru dan lapangan kerja yang lebih luas. Langkah ini akan meningkatkan devisa sekaligus memperkuat daya saing nasional. Kekayaan alam adalah amanah yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Dari sinilah fondasi Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera mulai dibangun.

Hilirisasi merupakan jantung transformasi industri nasional. Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah dan mulai mengekspor produk bernilai tambah tinggi. Industrialisasi akan menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok nasional, dan meningkatkan daya saing ekspor. Nilai tambah yang selama ini dinikmati negara lain harus menjadi milik bangsa Indonesia. Hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri, tetapi strategi membangun kedaulatan ekonomi. Dari sinilah kemakmuran rakyat memperoleh fondasi yang lebih kokoh.

Kemandirian energi menjadi bukti bahwa transformasi dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tepat. Implementasi B50 membuka jalan untuk mengurangi impor solar sekaligus memperkuat industri bioenergi nasional. Langkah ini menghemat devisa, meningkatkan kesejahteraan petani sawit, dan memperluas kesempatan kerja. Dalam era geopolitik, energi merupakan instrumen strategis yang menentukan kekuatan suatu negara. Karena itu, ketahanan energi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan energinya dengan mengandalkan kekuatan sendiri.

Transformasi ekonomi tidak akan berhasil tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Riset harus menjadi penggerak inovasi, bukan berhenti sebagai laporan akademik. BRIN, perguruan tinggi, BUMN, dan industri perlu membangun ekosistem yang saling menguatkan. Setiap penelitian harus bermuara pada teknologi, produk, dan kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Investasi pada riset adalah investasi bagi masa depan bangsa. Negara maju selalu dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan.

Karena itu, sinergi kampus, industri, BUMN, dan pemerintah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Perguruan tinggi harus menjadi pusat lahirnya inovasi dan sumber daya manusia unggul. Dunia industri menjadi ruang hilirisasi hasil riset, sementara pemerintah menghadirkan regulasi yang mendukung. Danantara dapat menjadi jembatan yang mempertemukan investasi dengan inovasi anak bangsa. Kolaborasi inilah yang akan melahirkan ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan. Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi penciptanya.

Selain sumber daya alam, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang bernilai ekonomi tinggi. Warisan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, kriya, dan tradisi lokal dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional tanpa menghilangkan nilai sejarah dan identitas bangsa. Ketika budaya dipadukan dengan inovasi dan teknologi, lahirlah ekonomi yang berakar pada karakter Indonesia. Pembangunan ekonomi akhirnya berjalan seiring dengan pembangunan peradaban. Inilah keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Seluruh transformasi tersebut harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Efisiensi BUMN akan meningkatkan laba dan dividen yang diterima negara. Dividen itu memperkuat APBN untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, dan keamanan nasional. Dedolarisasi menjaga stabilitas ekonomi, sementara hilirisasi dan riset menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja. Dengan demikian, setiap kebijakan memiliki hubungan yang jelas dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Inilah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya.

Seluruh agenda tersebut merupakan pelaksanaan amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan cabang-cabang produksi harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat. Karena itu, transformasi ekonomi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional. Ketika konstitusi menjadi kompas pembangunan, negara akan semakin kuat dan rakyat semakin sejahtera. Pembangunan ekonomi akhirnya menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Pada akhirnya, efisiensi BUMN, dedolarisasi, hilirisasi, penguatan riset, dan sinergi kampus, industri, serta pemerintah bukanlah tujuan akhir. Seluruh transformasi tersebut adalah ikhtiar membangun negara yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Ketika aset nasional dikelola secara amanah, industri tumbuh, inovasi berkembang, dan APBN semakin kuat, manfaatnya akan kembali kepada seluruh rakyat. Negara akan semakin mampu menjamin keselamatan, memperkuat keamanan, memajukan kesejahteraan umum, dan memperluas perlindungan sosial sesuai amanat konstitusi. Meninggalkan neoliberalisme bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan menempatkan kepentingan nasional sebagai kompas utama setiap kebijakan. Itulah jalan menuju Indonesia yang benar-benar mandiri, maju, berdaulat, dan sejahtera. Wallahul musta'an.

Penulis: Dekan FKIP UNTIRTA / Ketua Bidang Kajian Budaya PP AMKI

RAJA MEDIA I Opini