PKS Dukung Penuh KPK Usut Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Whoosh - PKS mendukung penuh langkah KPK melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Apalagi hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi yang sudah merugikan keuangan negara dan kepentingan publik.

"Ini adalah momentum yang paling tepat bagi KPK untuk memulai pengusutan adanya indikasi mark-up proyek besar yang merugikan keuangan negara," jelas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Handi Risza di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/25).

Dia menjelaskan adanya dugaan mark-up proyek Whoosh tidak bisa dilepaskan dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu. Di mana proyek KCJB yang semula akan menggandeng Jepang sebagai mitra, kemudian diarahkan ke China.

"Bahkan Jepang sudah menyelelesaikan studi kelayakan (visibilities study) lebih awal dibandingkan China," ungkap politikus muda ini.

Pada tahap awal, China melontarkan penawaran US$5,5 miliar. Kemudian naik menjadi US$6,02 miliar, mendekati penawaran Jepang sebesar US$6,2 miliar. Pada akhirnya proyek KCJB dibangun dan didanai oleh China dengan biaya total sekitar $7,27 miliar.

"Penawaran Jepang kemudian digugurkan karena minta jaminan APBN. Sedangkan China menjanjikan skema business-to-business (b to b). Padahal jika dihitung total biaya secara keseluruhan tawaran Jepang jauh lebih murah dibandingkan China," ujar Handi.

Ekonom Universitas Paramadina ini mengungkap China ditunjuk untuk menggarap proyek KCJB pada 2016, dengan kesepakatan tidak membebani APBN. Namun, janji itu hanya bertahan 5 tahun.

Karena di masa Pemerintahan Joko Widodo, ia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.

Dalam pasal 4 ayat 2 Perpres 93/2021 mengatur bahwa pendanaan lainnya seperti diatur ayat 1 huruf c, dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional (proyek KCJB) dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal.

"Di mana, pembiayaan yang berasal dari APBN dilakukan dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium," katanya.

Handi menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti Perpres tersebut, Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.

Dugaan mark-up atau korupsi terhadap KCJB mengemuka setelah Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.

Setelah sebelumnya, Anthony Budiawan Managing Editor PEPS (Political Economy and Policy Studies), menyatakan bahwa dugaan kuat adanya dugaan penggelembungan biaya alias mark-up dari proyek KCJB berkisar 20-60 persen.