15 Kepala Daerah Terjaring OTT, DPR: Penegakan Hukum Era Prabowo Makin Tegas!

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya jumlah pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai fenomena tersebut justru menunjukkan penegakan hukum berjalan semakin tegas di era Presiden Prabowo Subianto.
 

Menurut Bahtra, langkah KPK menangani kasus korupsi di daerah mencerminkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
 

Komitmen Prabowo Dinilai Terbukti
 

Bahtra mengatakan Presiden Prabowo sejak awal telah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.

Karena itu, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat negara, termasuk kepala daerah, harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
 

"Kita bisa menyaksikan bahwa penegakan hukum kita makin baik. Pak Prabowo komitmen dan konsisten dengan apa yang beliau sampaikan bahwa dalam pemerintahannya penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan maksimal," ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
 

OTT Jadi Alarm bagi Kepala Daerah
 

Tercatat, 15 kepala daerah telah terjaring OTT KPK sejak pemerintahan Presiden Prabowo berjalan.
 

Bahtra menilai kondisi tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
 

Menurutnya, jabatan yang diperoleh melalui pilihan rakyat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
 

Komisi II Terus Berkoordinasi dengan Kemendagri
 

Sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II DPR RI terus mendorong pembinaan terhadap kepala daerah di seluruh Indonesia.
 

Pembinaan tersebut tidak hanya difokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
 

"Kami setiap saat berkoordinasi dengan Kemendagri untuk terus melakukan pembinaan. Bukan hanya urusan pelanggaran hukumnya, tetapi yang paling penting bagaimana kepala daerah yang dipilih rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat di daerahnya masing-masing," tegas Bahtra.
 

Mandat Rakyat Harus Dijaga
 

Bahtra mengingatkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui proses demokrasi.
 

Karena itu, seluruh kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
 

Ia berharap seluruh kepala daerah menjadikan maraknya OTT sebagai momentum untuk memperkuat integritas, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan menjaga kepercayaan publik.
 

"Rakyat memilih untuk dilayani, bukan dikhianati. Karena itu, amanah harus dijaga dengan integritas dan kerja nyata," tutup Bahtra.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.