PHLN Gagal Jawab Kebutuhan! DPR Minta KKP Evaluasi Proyek Luar Negeri

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) kembali disorot tajam. 
 

Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, menyebut beberapa program PHLN justru tak menjawab kebutuhan nelayan lokal, bahkan menjadi beban karena gagalnya realisasi.
 

“Realisasi program Oceans for Prosperity (LAUTRA) di Papua dan NTT baru 45%. Proyek Eco-Fishing Port di Sumbar gagal karena desain tak sesuai geografis. Di Banten malah tersendat gara-gara sengketa lahan,” tegas Cindy dalam Raker bersama KKP, Selasa lalu (22/4).
 

Sertifikasi Nelayan Mandek, Ekspor Lobster Ambyar!
 

Cindy juga menyoroti pemotongan anggaran sertifikasi nelayan di Papua Barat hingga 40%. Akibatnya, hanya 12% dari 28 ribu nelayan yang tersertifikasi. Padahal, tanpa sertifikasi, mereka tak bisa ekspor ke pasar internasional seperti Uni Eropa.

 

“600 nelayan Raja Ampat gagal ekspor lobster! Yang parah, malah muncul sertifikasi abal-abal. Tarifnya Rp2,5 juta biar lolos!” ungkap Cindy.
 

Evaluasi PHLN & Pemerataan Wajib Jalan!
 

Politisi Fraksi NasDem itu menegaskan, nelayan lokal wajib dilibatkan dalam penyusunan program hibah luar negeri. Ia juga mendesak KKP menjelaskan parameter pemerataan, sebab disparitas antara Jawa dan luar Jawa justru naik 7% dalam 3 tahun terakhir.
 

“KKP harus transparan. Jangan sampai efisiensi anggaran malah membuat UMKM perikanan kolaps, dan nelayan makin ditinggalkan pembangunan!”
 

Cindy Monica bicara lantang untuk nelayan Indonesia. Program global jangan jadi beban lokal!