OCCRP Masukan Jokowi Sebagai Pemimpin Korup, KPK: Silahkan Dilaporkan!
RAJAMEDIA.CO - Polhukam, Jakarta - Nominasi tokoh korup dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi perbincangan di tanah air.
Desakan pun bermunculan untuk memeriksa Jokowi yang pernah menjabat presiden dua periode itu.
Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) RI pun angkat bicara. Lembaga Antirasuah mempersilahkan terkait data kabar itu dilaporkan.
“KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (2/1).
Menurut Tessa,di mata hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada pihak yang dispesialkan.
Aduan kata Tesa, bisa dilakukan ke tiga instansi penegak hukum.
“Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi,” demikian tutup Tessa.
Jokowi minta dibuktikan
Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) hanya terkekeh ketika ditanyakan, dirinya masuk ominasi pemimpin korup.
"Hehehe, ya terkorup, korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa?" kata Jokowi sembari tertawa saat dimintai tanggapan oleh wartawan di rumahnya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (31/12)
Jokowi hanya mengatakan saat ini banyak fitnah hingga framing jahat yang tidak memiliki bukti.
"Sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan," tutur Jokowi.
Ketika, ditanya daftar itu bermuatan politis, Jokowi hanya kembali tertawa.
"Hehe. Ya ditanya aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai bisa pakai ormas untuk menuduh untuk membuat framing jahat membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu, ya," ujar Jokowi.
Peristiwa | 5 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu