Mentan Amran Ngamuk! Manipulasi Data Beras Ditebas, Proses Hukum Jalan Terus

RAJAMEDIA.CO -  Jakarta, Hukrim — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman naik pitam. Oknum yang memanipulasi data stok beras dipastikan tetap diproses hukum oleh Satgas Pangan. Tak peduli sudah minta maaf. Permainan kotor soal pangan tak bisa ditoleransi.
 

“Mereka minta maaf ke Satgas Pangan, tapi saya katakan tidak! Pemeriksaan harus tetap lanjut. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran, dikutip Minggu (8/6/2025).
 

Petani Jadi Korban
 

Manipulasi data yang dilakukan oknum disebut Amran telah menyebabkan ilusi kelangkaan beras. Padahal stok aman. Akibatnya, harga naik. Petani buntung.
 

“Kalau data keliru, lalu pemerintah mengimpor karena dikira stok kurang, siapa yang terpukul? Petani kita,” ucapnya dengan nada tinggi.
 

Amran tak ingin sektor pertanian dikhianati. Apalagi di tengah semangat besar Presiden Prabowo yang memberi perhatian penuh pada petani, dari subsidi pupuk hingga kebijakan harga yang pro-petani.
 

“Bapak Presiden sudah beri kemudahan. Jangan dizalimi petani. Kalau negara mau kuat, ingat petani!” ujarnya.
 

Anomali Stok Terbongkar
 

Investigasi Satgas Pangan Mabes Polri menemukan kejanggalan serius di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Data pengeluaran pada 28 Mei 2025 sebesar 11.410 ton disebut tidak valid. Itu bukan data riil. Tapi hitung-hitungan asal comot.
 

“Data dimainkan. Ini bukan kelalaian teknis. Ini sabotase terhadap distribusi dan ketahanan pangan nasional,” kata Satgas Pangan dalam keterangannya.
 

Satgas juga menemukan distribusi harian di tiga toko besar—Idolaku, Sumber Raya, dan Sinar Jaya—masih berjalan normal. Tak ada lonjakan berarti. Kenaikan harga hanya Rp100–400/kg, masih dalam batas wajar.
 

Negara Tak Boleh Kalah!
 

Amran bersikeras, sektor pangan tidak boleh dijadikan mainan elite. Manipulasi data bukan sekadar pelanggaran administratif. Itu pengkhianatan terhadap petani dan konsumen.
 

“Petani kita 150 juta lebih. Kalau ini diperkuat, Republik ini kuat. Tapi kalau terus dikacaukan oleh data palsu, siapa yang bertanggung jawab?” tanya Amran.

 

Ia berjanji mengawal penuh proses hukum, sesuai komando Presiden. 

 

“Saya bukan dendam. Tapi ini soal keadilan,” tutup Amran.