Menkeu Beberkan Strategi Presiden Prabowo Jaga Defisit dan Dorong Deregulasi

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan lengkap dan strategis dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri ekonomi di Istana Merdeka, Selasa (22/7/2025).
Fokus utama arahan Presiden adalah menjaga defisit anggaran tetap sehat, sambil memastikan APBN mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.
“Arahan Bapak Presiden sangat lengkap. Reform penerimaan negara harus tetap dilakukan agar kita punya ruang fiskal yang memadai. Belanja difokuskan ke program-program penting,” ujar Menkeu Sri Mulyani kepada media usai rapat.
Defisit Terkendali, Ekonomi Tetap Tumbuh
Sri Mulyani menyebutkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan defisit anggaran, agar tetap dalam batas aman namun efektif menjaga daya dorong ekonomi nasional.
“Beliau menekankan pentingnya menjaga confidence pasar. APBN tetap harus menjadi alat counter-cyclical. Kita harus pastikan perekonomian tetap bergerak,” ucapnya.
Deregulasi Jadi Arah Baru Pemerintahan Prabowo
Tak hanya menyoal fiskal, Prabowo juga memerintahkan reformasi regulasi. Tujuannya, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempercepat investasi, dan mendorong pertumbuhan sektor swasta secara signifikan.
“Bapak Presiden minta deregulasi digencarkan. Jangan semua beban ditaruh di APBN. Dunia usaha harus diberi kemudahan dan dukungan,” lanjut Sri Mulyani.
Isi APBN Final Diumumkan 15 Agustus
Meski belum dibuka ke publik, Sri Mulyani memastikan semua masukan dan arahan Presiden akan dirumuskan dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus mendatang.
“Nanti disampaikan resmi oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus. Jadi stay tune,” pungkasnya.
Gaya Hidup | 4 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Pendidikan | 5 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Politik | 1 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu