Mas Dar: Penghapusan Kuota Impor Tidak Ganggu Produksi Dalam Negeri

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor komoditas tidak akan mengancam kelangsungan industri pertanian dalam negeri. 
 

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha lokal.
 

"Ini bukan berarti kemudian impor besar-besaran. Semua tetap harus melindungi produksi dalam negeri, baik itu pangan, teknologi, maupun produk lainnya," ujar Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
 

Sistem Impor Akan Lebih Terbuka dan Efisien
 

Mas Dar sapaan akrab Sudaryono menjelaskan, kebijakan penghapusan kuota impor bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien. Kuota yang selama ini hanya diberikan kepada pihak tertentu dinilai menimbulkan praktik distribusi yang tidak sehat dan tidak transparan.
 

"Misalnya, jika industri membutuhkan daging beku, maka industri itu sendiri yang mengimpor. Tidak perlu lagi ada pihak perantara yang mendapat kuota secara khusus," ucapnya.
 

Menurut dia, volume impor tetap akan disesuaikan dengan neraca komoditas nasional dan prosesnya akan dilakukan secara terbuka. 

 

"Impor tetap dibatasi volumenya sesuai kebutuhan, namun pelaksanaannya terbuka dan tidak dimonopoli. Dengan begitu, akses lebih adil dan efisien bisa diwujudkan," ujarnya.
 

Harga Pangan Berpotensi Lebih Terjangkau
 

Keterbukaan akses impor, lanjut Sudaryono, juga diperkirakan dapat menurunkan harga bahan pangan di pasaran karena biaya pengadaan lebih rendah. 

 

"Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya ke masyarakat juga bisa lebih terjangkau," ujarnya.
 

Ia memastikan kebijakan ini tidak akan merugikan pelaku pertanian dalam negeri. Fokus utama pemerintah tetap pada keberlanjutan produksi, perlindungan terhadap petani, serta peningkatan daya saing industri nasional.
 

"Volume yang sudah ditetapkan berdasarkan neraca komoditi bisa diimpor oleh siapa saja. Tidak ada lagi praktik monopoli kuota oleh pihak tertentu. Ini demi keadilan dan keterbukaan," tegas Sudaryono.