Maruarar Minta UI Perdalam Kajian FLPP dan BSPS, Bedah Rumah Disebut Sumbang Rp25 Triliun

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Universitas Indonesia (UI) memperdalam kajian terhadap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
 

Maruarar ingin penelitian tersebut tidak hanya menyajikan analisis ekonomi secara makro, tetapi juga mengukur manfaat nyata program bagi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, hingga pergerakan ekonomi di daerah.
 

Permintaan itu disampaikan Maruarar saat membahas hasil kajian dan evaluasi program FLPP dan BSPS bersama Rektor UI Heri Hermansyah serta tim peneliti di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
 

"Kalau cuma sampai di situ saja, saya sudah mengerti semuanya. Saya berharap lebih dari itu," ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
 

Minta Penelitian Turun Langsung ke Daerah
 

Maruarar menilai analisis berdasarkan data makro belum cukup menggambarkan dampak kebijakan perumahan terhadap kondisi masyarakat di lapangan.
 

Ia meminta tim UI melakukan penelitian langsung ke berbagai daerah untuk melihat perbedaan kondisi geografis, aksesibilitas, serta harga bahan bangunan yang memengaruhi pembangunan dan perbaikan rumah.
 

"Tentulah saya enggak akan bisa kalau hanya analisis data. Ibu harus turun ke lapangan," katanya.
 

Menurut Maruarar, kondisi setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, kebijakan bantuan perumahan perlu mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
 

Ia juga meminta penelitian menghitung manfaat program bagi seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pekerja konstruksi, kontraktor, pengembang, hingga pemasok material bangunan.
 

Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kontribusi anggaran negara dalam menyediakan hunian layak sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
 

Program BSPS Berkontribusi Rp25 Triliun
 

Dalam pemaparan kajian BSPS, Muhammad Halley Yudhistira dari tim Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI menyampaikan bahwa program Bedah Rumah diperkirakan memberikan kontribusi ekonomi sekitar Rp25 triliun selama periode 2015–2025.
 

Kajian tersebut juga menghitung dampak berganda atau multiplier effect terhadap pendapatan rumah tangga yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar per tahun.
 

Selain itu, potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang terkait dengan program tersebut diperkirakan mendekati Rp2 triliun.
 

"Kita juga menghitung bagaimana multiplier tadi berimplikasi kepada tambahan pendapatan rumah tangga hingga hampir Rp900 miliar per tahun. Kemudian juga potensi pajak yang mencapai hingga hampir sampai ke Rp2 triliun," ujar Yudhistira.
 

Meski demikian, tim UI mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan BSPS ke depan.
 

Salah satunya adalah penyesuaian desain bantuan dengan kemampuan swadaya masing-masing penerima. Konsep keswadayaan juga dinilai perlu didefinisikan kembali secara realistis dan sesuai kondisi masyarakat.
 

Nilai Bantuan Perlu Sesuaikan Kondisi Wilayah
 

Tim UI juga merekomendasikan penentuan prioritas wilayah berdasarkan jumlah rumah tidak layak huni dan tingkat keparahan kondisi bangunan.
 

Perluasan program perlu memperhitungkan ketersediaan anggaran, pasokan material, serta potensi kenaikan harga bahan bangunan.
 

Menurut Yudhistira, besaran bantuan yang sama belum tentu menghasilkan kualitas perbaikan rumah yang setara di setiap daerah.
 

Wilayah dengan harga material lebih tinggi berpotensi membutuhkan dukungan lebih besar agar proses renovasi dapat diselesaikan sesuai kebutuhan.
 

Karena itu, desain bantuan perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.
 

Kajian FLPP Soroti Kemiskinan dan Kebutuhan Hunian
 

Sementara itu, kajian FLPP mencakup dampak program terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, kemiskinan, kesempatan kerja, serta aspek fiskal.
 

Hasil penelitian menunjukkan penerima FLPP banyak berasal dari kelompok masyarakat pada desil tiga hingga tujuh.
 

Tim UI menilai masyarakat pada desil satu dan dua membutuhkan pendekatan bantuan yang lebih afirmatif. Salah satu opsi yang dikaji adalah penyediaan rumah baru bagi kelompok masyarakat tersebut.
 

Kajian itu juga memperkirakan kapasitas rumah subsidi berbasis tapak secara nasional baru mampu memenuhi sekitar 46 hingga 65,8 persen kebutuhan.
 

Untuk menjawab keterbatasan tersebut, pengembangan hunian vertikal menjadi salah satu rekomendasi, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
 

FLPP Diperkirakan Ciptakan 100 Ribu Kesempatan Kerja
 

Dari sisi ketenagakerjaan, program FLPP diperkirakan menghasilkan dampak kesempatan kerja sekitar 100.000 pekerjaan setiap tahun.
 

Angka tersebut dihitung menggunakan metode input-output dengan pendekatan full-time equivalent (FTE) atau ekuivalen pekerjaan penuh.
 

Artinya, angka tersebut merupakan estimasi dampak terhadap kapasitas pekerjaan setara pekerja penuh, bukan semata-mata jumlah individu yang terlibat langsung dalam program.
 

Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa program perumahan memiliki keterkaitan dengan sektor ekonomi lain, mulai dari konstruksi, perdagangan bahan bangunan, hingga pendapatan rumah tangga.
 

Maruarar Ingin Kajian Jadi Dasar Kebijakan
 

Maruarar berharap hasil penelitian UI tidak berhenti sebagai laporan akademis, melainkan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah.
 

Kajian tersebut diharapkan membantu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, memperbaiki desain program, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan perumahan.
 

Bagi Kementerian PKP, evaluasi berbasis data dan kondisi lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan program FLPP dan BSPS benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
 

Dengan pendalaman kajian tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran lebih utuh mengenai manfaat program perumahan, baik dalam penyediaan hunian layak maupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan daerah.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.