Marak OTT KPK Kepala Daerah! DPR Soroti Biaya Politik Mahal Pemicu Korupsi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan terakhir, termasuk yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, menimbulkan sorotan pedas dari DPR. 
 

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti tingginya ongkos politik sebagai akar masalah yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi.
 

“Dari beberapa penelitian, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan biaya politiknya dengan cara yang instan yakni korupsi,” ujar politisi PKB itu dalam keterangannya, Minggu (21/12).
 

Ironi di Tengah Kampanye Anti-Korupsi
 

Abdullah menilai maraknya OTT justru terjadi di tengah gencarnya kampanye anti-korupsi yang dikomandoi langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ini adalah kondisi yang memilukan dan sekaligus menunjukkan bahwa reformasi hukum yang digaungkan belum cukup kuat.
 

“Tentu OTT oleh KPK itu kondisi yang memilukan di tengah masifnya perlawanan terhadap tindak korupsi yang dikomandoi Presiden Prabowo,” kata Abdullah. Ia menambahkan, “Dan peristiwa OTT itu juga tidak menggubris reformasi hukum untuk keadilan yang digaungkan oleh berbagai lapisan masyarakat.”
 

Seruan untuk Perubahan Strategi
 

Di tengah kritiknya, Abdullah menekankan bahwa KPK tidak boleh hanya fokus pada penindakan. Ia mendesak agar lembaga antirasuah tersebut memperkuat strategi pencegahan yang lebih sistemik.
 

“Bagaimana menyelesaikan korupsi dengan menyentuh langsung akar masalahnya,” ujarnya. Ia merekomendasikan pengawasan terintegrasi dengan teknologi digital dan percepatan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara sebagai langkah konkret.
 

Rentetan OTT pekan ini dimulai dengan penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada 18 Desember 2025. KPK juga menangkap pejabat di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, terkait dugaan pemerasan, serta mengamankan sembilan orang di Banten dan Jakarta termasuk oknum jaksa.