Maharani Soroti Sistem Tanggap Darurat yang Masih 'Ad hoc'

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan dokter internship dalam penanganan korban bencana Sumatra mendapat apresiasi dari DPR. 
 

Namun, di balik langkah cepat itu, anggota Komisi IX DPR RI Maharani menilai terdapat sejumlah masalah struktural yang membuat sistem kesehatan darurat nasional masih bergantung pada kebijakan 'sementara' atau ad hoc.
 

Maharani mengatakan, pengerahan dokter internship merupakan langkah taktis yang tepat saat fasilitas kesehatan kewalahan pada 24-48 jam pertama pascabencana. Namun, ia menegaskan bahwa komitmen baik ini harus dibarengi dengan penguatan sistem yang masih penuh kendala.
 

"Yang kami soroti, hingga kini belum ada standar operasional nasional yang mengatur mekanisme mobilisasi tenaga kesehatan cadangan lintas wilayah. Mobilisasi masih bergantung pada keputusan ad hoc, sehingga kecepatan respons tidak seragam antar daerah," jelas Maharani dalam siaran persnya, Senin (8/12).
 

Empat Masalah Krusial yang Harus Dibenahi
 

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, setidaknya ada empat masalah mendasar yang perlu segera diselesaikan pemerintah:

1. Tidak Ada SOP Nasional: Tidak adanya protokol baku untuk memobilisasi tenaga kesehatan secara cepat dan terukur ke daerah bencana.
 

2. Belum Ada Pemetaan Kebutuhan: Pemerintah dinilai belum menyelesaikan pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis risiko bencana, khususnya untuk daerah rawan seperti Aceh. Hal ini berisiko membuat fasilitas kesehatan overload dan distribusi dokter tidak merata.
 

3. Minimnya Insentif & Jaminan: Perlu ada insentif khusus, jaminan keselamatan, dan fasilitas pendukung yang memadai bagi dokter internship yang bertugas di area berisiko tinggi.
 

4. Belum Ada Skema Dana Cepat: Seringkali pengiriman tenaga kesehatan terhambat proses administrasi. Maharani mendorong agar dana darurat harus tersedia dan bisa langsung dipakai untuk transportasi dan akomodasi.

Desak Kemenkes Perkuat Sistem Cadangan Regional
 

Maharani mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera memperkuat sistem cadangan kesehatan regional. Penguatan itu mencakup ketersediaan ambulans, logistik medis, dan daftar tenaga kesehatan prioritas.
 

"Tanpa ini, proses penanganan bencana masih akan bergantung pada improvisasi di lapangan," tegasnya.
 

Ia menilai instruksi Presiden Prabowo merupakan langkah awal yang tepat, namun harus segera dilengkapi dengan regulasi, protokol terpadu, dan dukungan anggaran yang jelas. Komisi IX DPR RI sendiri berjanji akan terus mengawal langkah pemerintah agar sistem kesehatan darurat nasional menjadi lebih kokoh, responsif, dan terukur.