KPU Kacau, PSU di 25 Daerah! DPR: Kinerja Amburadul, Harus Dievaluasi

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 25 Februari 2025 - Pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah bikin DPR geram! Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini membuktikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja serampangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
 

"Membaca putusan PSU oleh MK, salah satu penyebabnya adalah kinerja KPU yang tidak profesional, terutama dalam persoalan administrasi pendaftaran calon," kata Khozin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/2).
 

Gara-gara KPU teledor, pesta demokrasi malah jadi ajang uji coba!
 

KPU Lalai, Kandidat yang Harusnya Gugur Malah Lolos!
 

Khozin menyoroti banyaknya kekeliruan dalam tahapan Pilkada yang akhirnya berujung PSU. Salah satu kasus yang bikin gagal paham terjadi di Pilkada Tasikmalaya.
 

Ada seorang kandidat yang sudah menjabat dua periode tapi tetap diloloskan oleh KPU. Perhitungan masa jabatan yang ngawur ini akhirnya digugat, dan MK pun memutuskan PSU.
 

"Seharusnya KPU bekerja sesuai dengan aturan hukum, termasuk mempertimbangkan putusan MK," tegasnya.
 

Kalau KPU dari awal taat aturan, PSU di beberapa daerah tidak perlu terjadi!
 

Bawaslu Juga Kena Semprot!
 

Tak hanya KPU, Khozin juga menyindir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasannya.
 

Contohnya di Kabupaten Serang dan Mahakam Ulu, di mana MK menemukan pelanggaran pemilu yang terstruktur dan masif. Padahal, kalau Bawaslu serius sejak awal, pelanggaran ini bisa dicegah dan PSU tak perlu terjadi.
 

"Dalam hal ini, pengawasan Bawaslu terhadap penyelenggaraan Pilkada juga patut dipertanyakan," ujar Khozin dengan nada geram.
 

Pengawasannya kayak macan ompong, cuma melihat tanpa bertindak!
 

DPR Siap Panggil KPU & Bawaslu!
 

Khozin memastikan, Komisi II DPR tidak akan tinggal diam. Pihaknya bakal mengusulkan pemanggilan KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
 

"Kami akan memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang," katanya.
 

Pemilu itu urusan serius, bukan coba-coba main undian!
 

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (24/2) telah membacakan putusan atas 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 25 daerah diwajibkan melaksanakan PSU, baik di seluruh TPS maupun hanya di sebagian TPS tertentu.
 

KPU kacau, Bawaslu lemah, dan rakyat yang kena imbas! Kalau begini terus, demokrasi bisa rusak!