Komisi XIII DPR Dorong Istana Dibuka Lebar, Gedung Agung Dijadikan Sekolah Sejarah Bangsa

RAJAMEDIA.CO - Yogyakarta — Komisi XIII DPR RI mendorong perubahan cara pandang terhadap istana kepresidenan. Bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi ruang edukasi publik yang hidup dan inklusif. Pesan itu mengemuka saat Komisi XIII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/2/2026).
 

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan, istana harus hadir sebagai milik rakyat dan menjadi jendela sejarah yang dapat diakses luas oleh publik, khususnya generasi muda.
 

Gedung Agung, Rahim Republik
 

Dalam kunjungan tersebut, Willy menyoroti kuatnya nilai historis Gedung Agung yang kerap luput dari kesadaran kolektif bangsa.
 

Yogyakarta, kata Willy, bukan sekadar kota budaya, tetapi pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia dan saksi lahirnya banyak peristiwa penting bangsa, termasuk kelahiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
 

“Konteksnya adalah bagaimana kita ingin membuka istana untuk rakyat. Ini adalah tempat yang penuh histori, bayinya republik itu ada di sini. Membangun benang merah historis itu harus konkret supaya kita tidak menjadi bangsa yang amnesia,” ujar Willy kepada Parlementaria.
 

Istura Disambut Antusias, Kunjungan Melejit
 

Dorongan membuka istana bagi publik sejalan dengan tren positif program Istana untuk Rakyat (Istura). Data kunjungan Gedung Agung menunjukkan lonjakan signifikan minat masyarakat pascapandemi dan selesainya renovasi.
 

Pada 2023, jumlah pengunjung sempat turun menjadi 2.244 orang akibat pembangunan dan pengaspalan. Namun ketika Istura dibuka penuh pada 2024, angka kunjungan melonjak drastis menjadi 17.789 pengunjung.
 

Tren positif ini berlanjut pada 2025, dengan total kunjungan menembus 20.668 orang, mayoritas merupakan wisatawan nusantara.
 

Narasi Sejarah Jangan Sekadar Pajangan
 

Melihat tingginya animo publik, Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mengingatkan bahwa istana tidak boleh hanya menjadi objek wisata visual.
 

Menurut politisi Fraksi Partai NasDem itu, yang lebih penting adalah bagaimana narasi sejarah di dalam istana tersampaikan secara utuh dan bermakna, terutama bagi anak-anak dan generasi muda.
 

“Ada hal yang penting bagaimana sejarah Indonesia itu bisa terungkap di dalam istana kepresidenan ini dan bagaimana pemerintah memanfaatkan istana-istana kepresidenan—baik Yogyakarta, Jakarta, Cipanas, dan lainnya—menjadi sumber sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh anak-anak,” ujarnya.
 

Dari Wisata Istana ke Transfer Nilai Kebangsaan
 

Komisi XIII DPR RI berharap program Istura tidak berhenti sebagai agenda kunjungan semata, melainkan berkembang menjadi media transfer nilai kebangsaan.
 

Istana kepresidenan diharapkan mampu menghadirkan sejarah secara hidup, kontekstual, dan membumi, sehingga generasi penerus bangsa tidak tercerabut dari akar identitas nasionalnya.
 

Bagi DPR, membuka istana berarti membuka ingatan kolektif bangsa—agar republik ini tidak lupa dari mana ia lahir dan nilai apa yang harus terus dijaga.