Komisi VII DPR Dorong Percepatan Perbaikan Regulasi Industri

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Komisi VII DPR RI menegaskan pentingnya percepatan perbaikan regulasi industri nasional guna mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen. Untuk mencapai angka tersebut, sektor industri dituntut mampu tumbuh hingga 9–10 persen per tahun, sementara saat ini pertumbuhan industri masih stagnan di kisaran 4–5 persen.
 

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri dengan pejabat eselon I Kementerian Perindustrian dan Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
 

Evaluasi Tumpang Tindih Kebijakan untuk Dongkrak Daya Saing
 

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta Panja Daya Saing Industri segera mengevaluasi dan menyelesaikan tumpang tindih kebijakan yang selama ini menghambat perkembangan industri nasional. Menurutnya, iklim usaha yang sehat harus diciptakan agar industri besar dapat memberikan dampak nyata hingga ke level akar rumput, termasuk UMKM.
 

"Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput, termasuk UMKM," tegas Novita.
 

Potensi Kopi Indonesia yang Belum Dimaksimalkan
 

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII ini mencontohkan sektor kopi yang memiliki potensi besar di pasar global. Indonesia, yang merupakan salah satu produsen kopi terbesar dunia, menurutnya belum memaksimalkan peluang tersebut.
 

Berdasarkan data International Coffee Organization (ICO), Indonesia menempati posisi keempat dunia dalam produksi kopi setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia dengan total produksi sekitar 11,95 juta kantong (2024/2025). Namun, dalam perdagangan internasional, negara mitra seperti Australia justru masih mengimpor kopi dalam jumlah besar dari Afrika dan Amerika.
 

"Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor," papar Novita.
 

Regulasi yang Tidak Konsisten Hambat Daya Saing
 

Selain itu, ia mengkritisi ketidaksinkronan regulasi dan perizinan antar-kementerian yang kerap berubah-ubah, sehingga menambah beban pelaku industri. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat daya saing industri nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
 

"Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antar-kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing," tambahnya.
 

Target Peningkatan Kontribusi Industri terhadap PDB
 

Menurut Novita, Panja Daya Saing Industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya UMKM dan petani, agar industri Indonesia mampu tumbuh secara inklusif.
 

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa meningkat dari sekitar 18,75 persen pada 2024 menuju 20 persen dalam lima tahun mendatang. Upaya ini sejalan dengan rencana percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan daya saing bagi investasi.
 

"Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir," ujarnya.