Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Komisi V DPR Murka! Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Disebut Akibat Kelalaian Otoritas

Laporan: Halim Dzul
Jumat, 04 Juli 2025 | 15:06 WIB
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus - Foto: Humas DPR -
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus - Foto: Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Kemanan – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali sebagai bukti kelalaian dan kecerobohan otoritas pelayaran. 

 

Ia menegaskan DPR akan segera memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dimintai pertanggungjawaban.
 

“Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan. Untuk meminta penjelasan terhadap kejadian ini,” tegas Lasarus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
 

Insiden tragis yang menewaskan penumpang tersebut, menurut Lasarus, tidak bisa dianggap sebagai musibah semata. Ia menyebut ada kelalaian serius yang melibatkan pengawasan otoritas pelabuhan hingga kelayakan operasional kapal.
 

“Lemahnya pengawasan otoritas pelabuhan dan kecerobohan kapten serta awak kapal jadi faktor utama. Investigasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengungkap akar persoalan,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.
 

Diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk pada Rabu (2/7/2025). Peristiwa tersebut menyisakan duka mendalam sekaligus pertanyaan besar soal keselamatan pelayaran di jalur vital antar pulau tersebut.
 

Komisi V DPR berencana mendalami sejumlah aspek dalam pemanggilan terhadap Kemenhub, termasuk soal standar kelayakan kapal, perizinan operasional, hingga sistem pengawasan di lapangan.
 

“Kita harus berhenti menyalahkan cuaca atau takdir. Ini soal sistem dan pengawasan yang bobrok. Nyawa manusia tak bisa dipertaruhkan dengan kapal yang tak laik jalan,” tegas Lasarus.
 

Komisi V juga mendesak agar pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap armada penyeberangan di seluruh Indonesia, agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.rajamedia

Komentar: