Kementerian UMKM Dorong Pemberdayaan UMKM Inklusif Berbasis Al-Ma'un

RAJAMEDIA.CO — Ambon — Pengembangan usaha mikro tidak cukup hanya mengandalkan suntikan modal. Pemerintah menilai penguatan sumber daya manusia, pendampingan berkelanjutan, serta keberpihakan kepada kelompok rentan, terutama perempuan kepala keluarga, menjadi kunci membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
 

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif yang digelar Kementerian UMKM RI bekerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta serta Universitas Muhammadiyah Maluku di Ambon, 1–3 Juli 2026.
 

Pemberdayaan Berbasis Teologi Al-Ma'un
 

Kepala Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Muthmainnah, memperkenalkan model pemberdayaan Teologi Al-Ma'un Berperspektif Perempuan (TABP) sebagai pendekatan baru dalam mengentaskan kemiskinan perempuan.
 

Menurutnya, konsep tersebut mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian, bukan sekadar bantuan sosial.

"Spirit Al-Ma'un mengajarkan bahwa ibadah kepada Tuhan harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama. Karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari implementasi ajaran Islam," ujarnya.
 

Bantuan Bukan Uang Tunai
 

Dalam model TABP, mahasiswa tidak hanya belajar teori di ruang kuliah, tetapi turun langsung ke masyarakat melakukan pemetaan keluarga miskin menggunakan 30 indikator kemiskinan.
 

Mahasiswa kemudian menggalang donasi yang disalurkan dalam bentuk sarana usaha, bukan uang tunai.
 

Pendekatan tersebut dirancang agar penerima manfaat mampu membangun usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
 

Sejak dijalankan pada 2017, program ini menyasar perempuan kepala keluarga, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), janda miskin, hingga perempuan dengan tanggungan anak yang selama ini dinilai belum banyak tersentuh program pemberdayaan.
 

Kemiskinan Perempuan Bersifat Multidimensi
 

Yulianti menjelaskan, hasil pendampingan menunjukkan persoalan yang dihadapi perempuan kepala keluarga tidak semata-mata soal keterbatasan modal.
 

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh relasi sosial yang timpang, beban utang, kekerasan berbasis gender, hingga hambatan budaya yang menghambat mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.
 

Karena itu, pemberdayaan ekonomi harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang disertai pendampingan secara berkelanjutan.
 

Mahasiswa Belajar Empati dan Wirausaha
 

Selain memberikan manfaat kepada masyarakat, program TABP juga dinilai berhasil membentuk karakter mahasiswa.
 

Melalui keterlibatan langsung di lapangan, mahasiswa belajar membangun empati sosial sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan.
 

"Bahkan setelah mata kuliah selesai, banyak mahasiswa yang tetap melanjutkan usaha yang mereka rintis bersama masyarakat," kata Yulianti.
 

Kolaborasi Pemerintah dan Kampus
 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Faris Al Fadhat, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Suriyanti Anwar, jajaran Muhammadiyah, serta pelaku UMKM.
 

Ely Toisutta menilai penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena sebagian besar UMKM di Maluku dikelola oleh perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
 

Sementara itu, Rektor UM Maluku menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mendampingi masyarakat melalui program pengabdian yang berdampak nyata.
 

UMKM Jadi Fondasi Ekonomi Nasional
 

Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Muhammad Firdaus, menegaskan keberhasilan pemberdayaan usaha mikro hanya dapat dicapai melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media.
 

Menurutnya, usaha mikro merupakan fondasi perekonomian nasional yang harus terus diperkuat agar mampu menghadapi perubahan zaman.
 

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian UMKM juga memperkenalkan aplikasi SAPA UMKM, platform digital yang disiapkan untuk memperluas layanan pendampingan, akses informasi, pembiayaan, hingga pengembangan pasar bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia.
 

Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap lahir ekosistem pemberdayaan usaha mikro yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh program pengembangan ekonomi.
 

RAJA MEDIA | UMKM