Kemenhan Buka Suara! Isu Akses Militer AS Direspons: Kedaulatan RI Harga Mati

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Polkam — Isu sensitif soal kemungkinan penggunaan wilayah dan ruang udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat akhirnya direspons tegas oleh Kementerian Pertahanan. Pemerintah memastikan satu hal: kedaulatan nasional tidak bisa ditawar.
 

Melalui Kepala Informasi Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, Kemenhan menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama pertahanan akan selalu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional Indonesia.
 

Kerja Sama Boleh, Tapi Ada Batasnya
 

Rico menekankan, peluang kerja sama dengan militer AS memang terbuka. Namun, semuanya masih dalam tahap usulan dan pembahasan.
 

Yang pasti, tidak ada langkah yang diambil tanpa mempertimbangkan kedaulatan dan hukum yang berlaku.
 

“Semua harus dalam kerangka menjaga NKRI, kepentingan nasional, serta patuh pada hukum nasional dan internasional,” tegasnya.
 

Proses Ketat, Tak Ada Jalan Pintas
 

Kemenhan memastikan setiap kebijakan akan melalui prosedur resmi dan mekanisme ketat lintas instansi.
 

Tidak ada keputusan instan, apalagi untuk isu strategis seperti akses militer asing.
 

“Setiap langkah dilakukan hati-hati, terukur, dan sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Rico.
 

Pertemuan di Pentagon Jadi Sorotan
 

Respons ini muncul usai pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon, Washington D.C.
 

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pertahanan kedua negara.
 

Diplomasi Pertahanan, Tapi Tetap Mandiri
 

Kemenhan menegaskan, kerja sama dengan AS merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang konstruktif.
 

Namun, Indonesia tidak akan kehilangan arah.
 

Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pegangan utama.
 

“Kerja sama harus memberi manfaat nyata tanpa mengurangi kemandirian kebijakan nasional,” tegas Rico.
 

Fokus ke SDM Militer Lewat IMET
 

Selain isu akses wilayah, pertemuan juga membahas penguatan program International Military Education and Training (IMET).
 

Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan militer dan pengembangan profesionalisme prajurit.
 

Pesan Kemenhan tegas: kerja sama boleh jalan, tapi kedaulatan Indonesia tetap di garis depan—tak bisa dinegosiasikan, tak bisa dikompromikan.