Kecam Penembakan PMI, Wakil Ketua DPR Desak Perlindungan dan Pertanggungjawaban Malaysia

RAJAMEDIA.CO - Polhukam, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengecam keras penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu.

Insiden tragis ini menyebabkan satu orang PMI tewas dan empat lainnya terluka, termasuk satu dalam kondisi kritis.

Cucun meminta pemerintah memberikan perlindungan maksimal bagi para korban serta mendesak Malaysia bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

 

"Duka cita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan personel otoritas Malaysia tersebut," ujar Cucun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/1).

Kronologi Penembakan

 

Insiden ini terjadi pada Jumat (24/1), ketika 26 PMI nonprosedural hendak keluar dari Malaysia menggunakan boat secara ilegal. Mereka ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dari jarak 20-25 meter. Tembakan membabi buta ini menewaskan satu orang PMI asal Riau dan melukai empat lainnya, yang sebagian besar berasal dari Aceh.

Cucun menilai penggunaan senjata api oleh APMM adalah tindakan berlebihan.

"Penggunaan senjata api oleh aparat terhadap warga sipil sangat tidak dapat dibenarkan. Jika memang diperlukan tindakan, seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi," tegas Legislator PKB ini.

Desakan Penyelidikan dan Pertanggungjawaban

Cucun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia. Ia mendesak penyelidikan menyeluruh atas kasus ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh otoritas Malaysia.

"Indonesia harus meminta pertanggungjawaban dari Malaysia terkait penembakan yang menghilangkan nyawa warga negara kita," tegas Cucun.

Langkah Perlindungan bagi Korban

Cucun meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), dan atase kepolisian untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia. Upaya ini diperlukan untuk memastikan perlindungan, pendampingan hukum, serta pengawasan terhadap korban yang masih dirawat di fasilitas kesehatan Malaysia.

"PMI kita harus mendapat perlindungan penuh dari negara. Baik untuk pendampingan hukum maupun pengawasan agar para korban terluka mendapat perawatan yang layak," tambahnya.

Seruan untuk Transparansi Proses Hukum

Cucun juga meminta pemerintah memastikan akuntabilitas proses hukum oleh otoritas Malaysia.

"Kita harus mengawal agar proses hukum dilakukan secara transparan dan adil. Jangan sampai tindakan ini terulang di masa depan," pungkasnya.

Insiden ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan perlindungan lebih ketat terhadap PMI, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keselamatan dan keadilan bagi seluruh PMI yang berada di luar negeri.